PNS Gelapkan Uang Ratusan Juta
Menggelapkan uang ratusan juta, PNS staf keuangan urusan gaji Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Kabupaten Semarang, Suhartati (42) menjadi buron. Yang bersangkutan sejak 20 Desember 2011 tidak pernah masuk kantor, dan terancam dipecat.
Kasus ini telah dilaporkan oleh pihak Bapermasdes kepada Bupati dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sedangakan untuk penindakan BKD masih menunggu hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Semarang.
Kepala Bapermasdes Kabupaten Semarang Yoseph Bambang Hardjono melalui Kepala Bagian umum Kepegawaian Prasetyo Giri saat ditemui menjelaskan, Suhartati mulai tidak masuk kerja sejak 20 Desember 2011, dengan izin pergi ke Jogja. Namun hingga saat ini yang bersangkautan belum kembali masuk kantor.
Upaya pencarian sudah dilakukan, diantaranya ke Jogja, Solo, Surabaya, dan Gontor. Tapi belum mendatangkan hasil. Bahkan rumah kontrakan Suhartati di Pungkruksari, Kelurahan Bandarjo, Ungaran Barat, saat ini sudah kosong. "Kami sudah melakukan teguran lisan dan tertulis, tapi nihil. Terakhir justru ia menghilang. Sudah kami coba mencarinya, termasuk tempat anaknya dipondokkan di Gontor, hasilnya juga nihil," terang Prasetyo, kemarin.
Diungkapkan, sesungguhnya sejak pertengahan Januari lalu pihak Bapermasdes sudah melaporkan hal tersebut ke BKD, menyangkut prihal disiplin pegawai yang dilanggar oleh Suhartati. Untuk itu, lanjut dia, saat ini Bapermasdes menunggu hasil putusan dari BKD.
Menurut Prasetyo, menghilangnya Suhartati berkaitan dengan sejumlah kasus yang sedang dihadapi, yakni terkait upaya penggelapan uang yang dilakukan terhadap beberapa kolega. Di internal kantor Bapermasdes saja terdapat belasan PNS yang menjadi korban, dengan akumulasi kerugian mencapai sekitar Rp 90 juta.
"Banyak juga masyarakat yang datang menagih ke kantor, dengan jumlah kerugian yang bervariatif. Tapi Yang bersangkautan sudah tidak pernah nongol," tambah Prasetyo lagi.
Manfaatkan Kedudukan
Modus penggelapan yang dilakukan Suhartati, terang Prasetyo, yakni dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai bendahara gaji. Dengan demikian seluruh PNS Bapermasdes yang hendak mengajukan kredit di Bank harus melalui dia. Dalam praktiknya, setiap ada PNS yang mengajukan kredit, oleh Suhartati hanya disodori blangko kosong untuk ditandatangani korban. Selanjutnya ia menambahkan nilai nominal pengajuan kredit untuk kepentingan pribadi.
Dicontohkan, semisal ada PNS Bapermasdes mengajukan kredit di salah satu Bank senilai Rp 10 juta. Namun tanpa sepengetahuan korban, Suhartati menulis pengajuan sebesar Rp 20 juta. Kelebihan nilai Rp 10 juta tersebut yang kemudian diperuntukkan bagi dirinya.
"Dengan kata lain yang bersangkutan mendompleng pengajuan kredit atas nama orang lain, tanpa sepengetahuan korbannya," terang Prasetyo. "Beberapa korban telah mendatangi kantor Bapermasdes dan meminta foto Suhartati. Katanya akan digunakan untuk laporan ke polisi," imbuh dia.
Widiarto (60) salah satu korban Suhartati menuturkan, akibat perbuatan tersebut dirinya dirugikan sebesar Rp 8,5 juta. Widiarto yang bekerja sebagai penjual kayu lapis bekas di Jalan Moh Yamin Ungaran itu mengaku bahwa uangnya dipinjam Suhartati, dengan alasan untuk biaya memasukkan anaknya ke Ponpes Gontor sekitar Juli 2011. Faktanya hingga saat ini tak pernah dikembalikan. Bahkan pelaku sudah menghilang.
"Padahal uang itu merupakan sisa pembayaran Jasa Raharja anak pertama saya yang meninggal dunia karena kecelakaan tiga tahun lalu," tuturnya. "Sekarang ini saya bingung harus menagih kemana? Rumah kontrakannya sudah kosong, bahkan teman-teman sekantornya (Suhartati, red) juga tidak tahu keberadaannya," ucap Widiarto.
Diungkapkan, selama Suhartati menghilang, rumah kontrakannya banyak didatangi orang yang bermaksud menagih utang. Dan belakangan semua perabotan isi rumah sudah diangkut oleh para penagih hutang.
"Dari para penagih yang datang ke rumah kontrakannya, dapat diketahui jumlah uang yang digelapkan mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan ada yang mengaku mobil rentalnya ikut dijual oleh Suhartati," paparnya.
Kepala Bapermasdes Yosep Bambang Trihardjono menambahkan, sejauh ini kasus yang melibatkan stafnya tersebut tidak melibatkan penggunaan dana yang berasal dari APBD. Kasus ini dinilai murni sebagai kasus pribadi yang bersangkutan. "Saya sudah melaporkan kasus ini ke Bupati dan BKD. Prinsipnya, yang kami laporkan adalah pelanggaran disiplin PNS, karena yang bersangkutan sudah tidak masuk kerja dalam waktu cukup lama. Dan dalam kasus ini tidak melibatkan dana APBD, jadi murni kasus pribadi," tegasnya.
Terancam Sanksi
Terpisah, Kepala BKD Kabupaten Semarang Budi Kristyono mengatakan, pihaknya telah menerima berkas laporan dari Bapermasdes. Namun sejauh ini belum melakukan pengecekan terkait isi laporan tersebut. Bila benar bahwa Suhartati melakukan pelanggaran disiplin PNS, tidak kerja secara komulatif lebih dari 46 hari. Sesuai PP 53 tahun 2010, maka yang bersangkautan terancam sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.
Namun demikian, lanjut Budi, pelaksanaan sanksi tersebut harus melalui tahapan pemeriksaan yang dilakukan tim disiplin yang terdiri dari unsur BKD, bagian Hukum dan Isnpektorat. Hasil pemeriksaan tim tersebut selanjutnya akan dijadikan acuan bagi bupati dalam menjatuhkan sanksi.
"Laporan kasus Suhartati sudah masuk ke BKD, tapi saya belum sempat membaca secara detail. Kalau tim disiplin nanti menemukan adanya pelanggaran berat tentu sanksinya bisa diberhentikan dengan tidak hormat," ungkapnya. (ino/rif)
Kasus ini telah dilaporkan oleh pihak Bapermasdes kepada Bupati dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sedangakan untuk penindakan BKD masih menunggu hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Semarang.
Kepala Bapermasdes Kabupaten Semarang Yoseph Bambang Hardjono melalui Kepala Bagian umum Kepegawaian Prasetyo Giri saat ditemui menjelaskan, Suhartati mulai tidak masuk kerja sejak 20 Desember 2011, dengan izin pergi ke Jogja. Namun hingga saat ini yang bersangkautan belum kembali masuk kantor.
Upaya pencarian sudah dilakukan, diantaranya ke Jogja, Solo, Surabaya, dan Gontor. Tapi belum mendatangkan hasil. Bahkan rumah kontrakan Suhartati di Pungkruksari, Kelurahan Bandarjo, Ungaran Barat, saat ini sudah kosong. "Kami sudah melakukan teguran lisan dan tertulis, tapi nihil. Terakhir justru ia menghilang. Sudah kami coba mencarinya, termasuk tempat anaknya dipondokkan di Gontor, hasilnya juga nihil," terang Prasetyo, kemarin.
Diungkapkan, sesungguhnya sejak pertengahan Januari lalu pihak Bapermasdes sudah melaporkan hal tersebut ke BKD, menyangkut prihal disiplin pegawai yang dilanggar oleh Suhartati. Untuk itu, lanjut dia, saat ini Bapermasdes menunggu hasil putusan dari BKD.
Menurut Prasetyo, menghilangnya Suhartati berkaitan dengan sejumlah kasus yang sedang dihadapi, yakni terkait upaya penggelapan uang yang dilakukan terhadap beberapa kolega. Di internal kantor Bapermasdes saja terdapat belasan PNS yang menjadi korban, dengan akumulasi kerugian mencapai sekitar Rp 90 juta.
"Banyak juga masyarakat yang datang menagih ke kantor, dengan jumlah kerugian yang bervariatif. Tapi Yang bersangkautan sudah tidak pernah nongol," tambah Prasetyo lagi.
Manfaatkan Kedudukan
Modus penggelapan yang dilakukan Suhartati, terang Prasetyo, yakni dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai bendahara gaji. Dengan demikian seluruh PNS Bapermasdes yang hendak mengajukan kredit di Bank harus melalui dia. Dalam praktiknya, setiap ada PNS yang mengajukan kredit, oleh Suhartati hanya disodori blangko kosong untuk ditandatangani korban. Selanjutnya ia menambahkan nilai nominal pengajuan kredit untuk kepentingan pribadi.
Dicontohkan, semisal ada PNS Bapermasdes mengajukan kredit di salah satu Bank senilai Rp 10 juta. Namun tanpa sepengetahuan korban, Suhartati menulis pengajuan sebesar Rp 20 juta. Kelebihan nilai Rp 10 juta tersebut yang kemudian diperuntukkan bagi dirinya.
"Dengan kata lain yang bersangkutan mendompleng pengajuan kredit atas nama orang lain, tanpa sepengetahuan korbannya," terang Prasetyo. "Beberapa korban telah mendatangi kantor Bapermasdes dan meminta foto Suhartati. Katanya akan digunakan untuk laporan ke polisi," imbuh dia.
Widiarto (60) salah satu korban Suhartati menuturkan, akibat perbuatan tersebut dirinya dirugikan sebesar Rp 8,5 juta. Widiarto yang bekerja sebagai penjual kayu lapis bekas di Jalan Moh Yamin Ungaran itu mengaku bahwa uangnya dipinjam Suhartati, dengan alasan untuk biaya memasukkan anaknya ke Ponpes Gontor sekitar Juli 2011. Faktanya hingga saat ini tak pernah dikembalikan. Bahkan pelaku sudah menghilang.
"Padahal uang itu merupakan sisa pembayaran Jasa Raharja anak pertama saya yang meninggal dunia karena kecelakaan tiga tahun lalu," tuturnya. "Sekarang ini saya bingung harus menagih kemana? Rumah kontrakannya sudah kosong, bahkan teman-teman sekantornya (Suhartati, red) juga tidak tahu keberadaannya," ucap Widiarto.
Diungkapkan, selama Suhartati menghilang, rumah kontrakannya banyak didatangi orang yang bermaksud menagih utang. Dan belakangan semua perabotan isi rumah sudah diangkut oleh para penagih hutang.
"Dari para penagih yang datang ke rumah kontrakannya, dapat diketahui jumlah uang yang digelapkan mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan ada yang mengaku mobil rentalnya ikut dijual oleh Suhartati," paparnya.
Kepala Bapermasdes Yosep Bambang Trihardjono menambahkan, sejauh ini kasus yang melibatkan stafnya tersebut tidak melibatkan penggunaan dana yang berasal dari APBD. Kasus ini dinilai murni sebagai kasus pribadi yang bersangkutan. "Saya sudah melaporkan kasus ini ke Bupati dan BKD. Prinsipnya, yang kami laporkan adalah pelanggaran disiplin PNS, karena yang bersangkutan sudah tidak masuk kerja dalam waktu cukup lama. Dan dalam kasus ini tidak melibatkan dana APBD, jadi murni kasus pribadi," tegasnya.
Terancam Sanksi
Terpisah, Kepala BKD Kabupaten Semarang Budi Kristyono mengatakan, pihaknya telah menerima berkas laporan dari Bapermasdes. Namun sejauh ini belum melakukan pengecekan terkait isi laporan tersebut. Bila benar bahwa Suhartati melakukan pelanggaran disiplin PNS, tidak kerja secara komulatif lebih dari 46 hari. Sesuai PP 53 tahun 2010, maka yang bersangkautan terancam sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.
Namun demikian, lanjut Budi, pelaksanaan sanksi tersebut harus melalui tahapan pemeriksaan yang dilakukan tim disiplin yang terdiri dari unsur BKD, bagian Hukum dan Isnpektorat. Hasil pemeriksaan tim tersebut selanjutnya akan dijadikan acuan bagi bupati dalam menjatuhkan sanksi.
"Laporan kasus Suhartati sudah masuk ke BKD, tapi saya belum sempat membaca secara detail. Kalau tim disiplin nanti menemukan adanya pelanggaran berat tentu sanksinya bisa diberhentikan dengan tidak hormat," ungkapnya. (ino/rif)
Heru+Setiabudi+dan+Tarmuji.(FOTO+ARIEL).jpg)
Post A Comment
No comments :
Silahkan tulis komentar, saran dan kritik anda di bawah ini!
Terima kasih atas kunjungannya, semoga silaturrahim ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua, dan semoga harsem makin maju dan sukses selalu. amin.