Bagi Hasil Dieng Masih Nol, Dewan Marah

MERASA PANAS: Suko Irianto (kiri) menyampaikan pendapatnya kepada Ketua DPRD Wahyu Kristianto perihal bagi hasil proyek panas bumi.( HARSEM/M SYARIF SW-JBSM )

BANJARNEGARA-Geram lantaran bagi hasil listrik tenaga panas bumi oleh PT Geo Dipa Energi (GDE) Unit Dieng tak kunjung jelas, DPRD Banjarnegara mengancam akan mengajukan uji materi (judicial review) UU Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi.

Kesepakatan diambil dalam rapat Badan Anggaran DPRD Banjarnegara siang kemarin, yang berlangsung panas. Pasalnya, hari itu sedianya mereka akan mendatangi kantor PT GDE Unit Dieng di Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur. Namun gagal lantaran pihak PT GDE menyatakan belum siap. Pihak GDE hanya mengabari melalui telepon ke sekretariat DPRD.

“Anggota Badan Anggaran DPRD sepakat mengajukan uji materi. Kami akan segera berkoordinasi dengan eksekutif. Kami bersedia patungan dana untuk kebutuhan tersebut,” kata Ketua DPRD Banjarnegara, Wahyu Kristianto, kemarin.

Operasional panas bumi Dieng sudah sepuluh tahun. Berbagai pertemuan sudah dilakukan pemkab dengan GDE, namun belum ada realisasi bagi hasil.

“Penjelasan yang diberikan selalu tidak konsisten dan ujungnya menyatakan masih merugi. Namun kita tidak tahu, untung atau rugi karena tidak ada perhitungannya. Pemkab dan DPRD tidak pernah diberitahu laporannya. Jika merugi kenapa tidak berhenti saja,” kata Suko Irianto, anggota DPRD, kemarin.

Belum Maksimal
Rapat juga meminta pemerintah pusat agar menetapkan Kabupaten Banjarnegara sebagai daerah penghasil panas bumi dan meminta power plant PT GDE berada di Banjarnegara karena semua sumur produksi di Banjarnegara.

“Hal penting lainnya, laporan diberikan kepada Bupati dan DPRD serta meminta kepastian tahapan pencapaian net operating income (NOI) PT GDE Unit Dieng. Empat rekomendasi itu sangat penting,” kata Wahyu Kristianto.

Meski sudah sepakat mengajukan judicial review, anggota DPRD tetap akan berkunjung ke kantor PT GDE Unit Dieng dalam waktu dekat. Mereka ingin mengetahui komitmen perusahaan dan tahapan pencapaian NOI.

“Bila dibandingkan daerah lain, yakni Garut dan Bandung, kita tertinggal jauh. Mereka sudah mendapatkan bagi hasil hingga miliaran rupiah,” kata Bambang PS, anggota Komisi B DPRD Banjarnegara, kemarin.
Maka dari itu, lanjut dia sangat wajar bila Banjarnegara menuntut bagi hasil dari sumber daya alam di daerah sendiri.

Sebelumnya, Dirut PT GDE, Praktimi menyatakan produksi listrik PT GDE Unit 1 Dieng baru 30 MW. Kapasitas akan mencapai normal 50 MW, jika penyambungan pipa baru ke jaringan existing serta upaya workover selesai. Jika produksi mendekati kapasitas normal, operasional lebih efisien.

Meski demikian, jika asumsi harga jual Listrik panas bumi masih seperti sekarang yakni 5,15 Cent US Dolar/kwh, maka PT GDE Unit 1 Dieng belum bisa memberikan keuntungan bagi hasil bagi sampai tahun 2020. Dia berharap PLN selaku pembeli tunggal bisa membeli 7,5 cent US Dolar/kwh. (H25-JBSM/16)

Newer Post Older Post