Pengawasan Penambangan Galian C Lemah

Pengawasan atas penambangan bahan galian C dinilai sangat lemah. Hal itu terlihat dari jumlah kegiatan proyek penambangan tersebut kini bertambah menjadi 12 proyek milik swasta, yang sebelumnya sebanyak tujuh  proyek.

    Menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Agung Budi Margono, hingga saat ini pengawasan hingga penindakan terhadap proyek galian C sangat lemah. Hal itu berbeda dengan pengawasan terhadap proyek gedung. Di mana, pemkot berani melakukan tindakan tegas terhadap sejumlah proyek pembangunan gedung yang dinilai telah melanggar aturan.

    “Kita sangat mendukung pemkot yang sudah melakukan teguran hingga penindakan berupa penutupan operasional proyek pembangunan gedung yang melanggar aturan. Namun, untuk menangani proyek galian C, pemkot seakan masih tak berdaya sehingga kini jumlahnya bertambah,” ujarnya.

           Pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada pemkot melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) agar dapat melakukan pembinaan terhadap pihak swasta untuk tidak melakukan proyek galian C. Nantinya, lanjut dia, apabila upaya pembinaan itu sudah dilakukan tapi tidak ditaati, maka harus ada penindakan tegas dari Satpol PP.

    “Harus ada tim terpadu untuk menegakkan perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga proyek galian C itu tidak terus bertambah,” ujarnya.

Tegur
Sementara, BLH Kota Semarang mengaku telah melayangkan surat teguran kepada empat pengelola aktivitas penambangan galian C di Kecamatan Tembalang. Mereka diminta menghentikan kegiatannya lantaran izin dari Pemprov Jateng sudah habis masa berlakunya.

“Perizinannya dari provinsi sudah habis. Kalau kota tidak mengeluarkan izin karena memang tidak diatur masalah galian C. Mereka sudah kami tegur untuk hentikan aktivitas,” ungkap Kepala BLH Kota Semarang, Arief Rudiyanto.

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Gurun Risyadmoko menambahkan, beberapa waktu lalu, pihaknya telah melakukan penutupan aktivitas penambangan liar di wilayah Kecamatan Tembalang, tepatnya diperbukitan di Kelurahan Mangunharjo dan Wonosari. Termasuk di Kelurahan Kramas Kecamatan Banyumanik dan di wilayah Kecamatan Ngaliyan.

“Kami melakukan penutupan berdasar rekomendasi pihak terkait. Dan jika memang ada keluhan dari masyarakat terkait aktivitas penambangan, segera berkoordinasi dengan BLH untuk langkah penindakan,” jelas Gurun. (ano/jos)

Newer Post Older Post