Bentrok Brimob vs Warga Bima, Salah Siapa?

Dua tewas dan puluhan luka dalam bentrokan di Pelabuhan Sape, Bima, NTB. Ada dugaan, polisi dan pemerintah punya kepentingan di sini.

BELUM usai kasus tragedi Mesuji di Lampung dan Sumatera Selatan, kiprah Polri kini kembali diuji. Kali ini, Polri disorot atas peristiwa bentrokan di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menewaskan dua orang dan belasan lainnya luka.

Saat ini, kepolisian telah menetapkan 47 tersangka pasca-pembubaran demonstrasi massa dari Front Rakyat Anti-Tambang yang menduduki Pelabuhan Sape, Kecamatan Lambu, Bima, NTB, Sabtu (24/12) lalu.

Pembubaran demonstran yang berakhir bentrok itu menewaskan dua pengunjuk rasa. Pembubaran dilakukan polisi karena massa sudah enam hari menduduki Pelabuhan Sape.

Pemblokiran pelabuhan menyebabkan aktivitas perlintasan orang dan barang dari NTB ke NTT atau sebaliknya terhambat. Aksi mengakibatkan lalulintas barang, BBM, makanan, dan transportasi orang dari dan ke Bima menjadi terhenti. “Sehingga sangat mengganggu kepentingan umum,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar, Minggu (25/12).

Mereka yang menjadi tersangka dituduh terlibat dalam aksi perusakan berbagai fasilitas dan pemblokiran Pelabuhan Sape. Sejauh ini, polisi mencatat, jumlah korban dalam kasus itu adalah dua orang tewas dan 10 orang luka dirawat di rumah sakit. Selain itu, sejumlah fasilitas juga rusak.

Menurut Boy, massa membakar Polsek Lambu, perumahan Polsek, rumah Kapolsek, UPTD Kehutanan, KUA, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, perumahan warga, 3 unit rumah BTN, dan 29 rumah masyarakat dirusak.

Saat ini, aparat kepolisian sudah mengendalikan suasana di daerah tersebut. “Situasi saat ini aman, kegiatan berjalan normal. Mabes juga masih melakukan evaluasi kepada anggota yang terlibat di lapangan,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Saud Usman Nasution, Minggu (25/12).

Dari 47 tersangka, semua berasal dari pengunjuk rasa. Polri berkukuh sudah pada prosedur dan ketetapan yang berlaku.

Tunggu Otopsi

Sampai saat ini, polisi masih menunggu hasil otopsi dua korban tewas dalam peristiwa itu. Karena itu, Polri belum dapat memberikan sanksi pada aparat yang kemungkinan bersalah. Polri masih belum mengetahui penyebab utama korban tewas. “Kami belum tahu penyebabnya, hasil otopsi belum keluar. Kami akan evaluasi aparat kami semua yang ada di lapangan dulu,” jelas Saud. “Kalau bersalah akan kami proses. Jika melanggar pidana akan kami hukum. Melanggar kode etik akan kami sidang kode etik.”

Saud juga membantah penetapan 47 orang tersangka bukanlah sesuatu yang timpang. Saud menganggap mereka telah melakukan unjukrasa dan perusakan. Saud pun menolak ide pencopotan Kapolda NTB. “Tidak bisa begitu. Ini persoalan internal Polri. Dan Kapolda saat itu juga sudah melakukan negosiasi. Tindakan polisi adalah demi kepentingan yang lebih besar,” ucap mantan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Mabes Polri ini.

Hal senada disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto. Djoko sendiri menyesalkan adanya korban jiwa dalam pembubaran aksi pendudukan Pelabuhan Sape.

Dalam aksi pendudukan pelabuhan selama enam hari itu, dilaporkan ada demonstran yang membawa senjata tajam. Menurut Djoko, kebebasan dalam era demokrasi yang dijunjung tinggi dan selalu diberikan ruang dan waktunya, hendaknya juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat lain yang lebih besar.

Aksi blokade itu sudah berlangsung enam hari. Aksi demo membuat aktivitas transportasi maupun aktivitas lain terganggu. Kepentingan dan aktivitas masyarakat yang jauh lebih besar menjadi korban, akibat blokade itu.

Djoko menegaskan, kebijakan Pemda dan Polda lebih mengutamakan aktivitas dan kebutuhan masyarakat luas yang terganggu selama blokade itu.

Polri dan pemda telah mencoba langkah persuasif selama 5 hari itu untuk memindahkan tempat demo. “Tapi mereka tetap memaksa untuk blokade itu,” kata Djoko.

Tak Perlu Senjata

Bertubi-tubi kritik kembali disampaikan kepada Polri dalam insiden ini. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyayangkan aksi pembubaran demonstran yang dilakukan polisi. Bagi PDIP, Polri tak perlu bersenjata saat berhadapan dengan rakyat. Polri perlu dipersenjatai saat memburu teroris dan penjahat bersenjata.

PDI Perjuangan menilai, Polri seharusnya belajar dari pengalaman-pengalaman di masa lalu. Polri jangan menempatkan dirinya pada posisi yang secara politisi dan fisik, berhadapan dengan rakyat menggunakan senjata. PDI Perjuangan menilai, bagaimana pun yang dihadapi adalah rakyat Indonesia sendiri. Polri seharusnya dapat mengayomi dan melindungi masyarakat. “Bukan musuh rakyat yang dilindungi,” kata Tjahjo.

Sementara Ketua Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid berpendapat, tindakan pembubaran demonstrasi oleh aparat kepolisian itu diduga ada kepentingan bisnis di sana. Tindakan polisi mencerminkan perilaku bermental “centeng pemodal.” Usman menyayangkan adanya perilaku menembaki dan memukuli para demonstrans.

Tindakan aparat itu, kata Usman, menandakan bahwa polisi dan Pemda lebih mementingkan kepentingan bisnis dibanding rakyat kecil. ”Tindakan polisi jelas-jelas menunjukkan karakter bermental centeng pemodal dari kekuasaan,” tegas Usman.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta mengevaluasi kejadian bentrokan antara demonstran dengan polisi di Pelabuhan Sape itu. Petugas di lapangan dinilai hanya menjalankan perintah dari kekuasaan. “Ini kegagalan rezim. Polisi tergantung siapa yang memerintah, mereka di bawah Presiden. Polisi ingin berperan baik tapi tidak bisa, karena ada tekanan dari pemerintah,” kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie M Massardi di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Minggu (25/12). (dnr)

Newer Post Older Post