Korupsi, Semarang 10 Besar

Oleh Hery Priyono & Ariel Noviandri

Jateng sering mendapat penghargaan. Tetapi ibukota provinsinya, Kota Semarang, masuk daftar hitam urusan suap menyuap.

KOTA Semarang masuk ke dalam daftar sepuluh kota terburuk di Indonesia dalam hal pemberian layanan publik. Hal ini disebabkan karena dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat biasanya kerap disertai praktik suap.

Tempat-tempat pelayanan publik yang kerap jadi tempat kongkalikong, biasanya di sekitar perizinan, umpama pembuatan surat izin mengemudi (SIM), surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan izin mendirikan bangunan (IMB).

“Kota Semarang skornya dalam hal pelayanan hanya 3,6. Skor tersebut diperoleh dari hasil survei integritas yang dilakukan KPK di tiap kabupaten/kota se-Indonesia,” kata Wakil Ketua KPK M Jasin, saat rapat evaluasi supervisi peningkatan pelayanan publik di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, kemarin.

Selain Kota Semarang, beberapa kabupaten/kota lain juga mendapatkan predikat buruk dalam hal pelayanan publik. Misalnya Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor, Serang, Depok, Palembang, Jember, Manado, Bengkulu, Lubuk Linggau, Lhoukseumawe, dan Kendari.

“Tapi di sisi lain, praktik suap yang diberikan masyarakat kepada oknum pelayanan publik justru malahan mempercepat proses dari layanan publik itu sendiri. Tapi tentu saja hal tersebut tidak dibenarkan karena menyalahi prosedur,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Jateng Bibit Waluyo dalam sambutannya juga merasa sangat prihatin dan malu oleh masih banyaknya praktik suap dan korupsi di Jateng. Apalagi dalam evaluasi pelayanan publik, Jateng berada di urutan terendah.

"Padahal kita mendapatkan banyak penghargaan, namun di sisi lain hal tersebut dicemari oleh banyaknya kasus korupsi. Ini kan gila. Berarti moral kita bejat. Aku isin nek sampeyan pada korupsi,” tandas Gubernur.

KPK Periksa 9 Kadinas
Sementara itu, hingga kemarin terhitung sudah sembilan Kepala Dinas diperiksa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Mereka ialah Kepala BKD, Inspektorat, Disbudpar, Dinas PJPR, Dishubkominfo, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Asisten II, Dinas Bina Marga, dan Dinas PSDA-ESDM.

Adanya pemeriksaan  terhadap sembilan pejabat eselon II tersebut dampaknya sangat terasa dari pemeriksaan itu yakni pada keputusan pembahasan RAPBD 2012 di tingkat komisi DPRD.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang HM Zulkarnaini, kemarin. Ia menilai komisi kini terpaksa menunda pembahasan anggaran SKPD karena kepala dinasnya tidak bisa hadir atau sedang diperiksa KPK.

“Mau gimana lagi, terpaksa rapat ditunda karena yang hadir justru staf DTKP (Dinas Tata Kota dan Perumahan). Kalau hanya setingkat staf, maka dipastikan tidak bisa memutuskan kebijakan. Untuk itu, kita akan tunggu sampai kepala dinasnya bisa hadir,” kata politikus asal Fraksi Partai Demokrat itu.

Hal serupa juga dialami Komisi D. Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang Supriyadi mengatakan rapat bersama Disbudpar, Disospora, Bapermas, RSUD, dan Disnakertrans terpaksa ditunda karena kepala dinasnya tidak hadir.

“Bahkan, hari ini (kemarin, red), komisi terpaksa menunda rapat dengan Bapermas dan Disnakertrans,” tutur Sekretaris Fraksi PDIP itu.

Ia juga menilai kondisi seperti sekarang ini sangat menyulitkan pembahasan RAPBD 2012. “Dikawatirkan, pembahasan anggaran bisa molor. Untuk itu, kita berharap kepala dinas bisa hadir kembali,” harapnya.

Menanggapi keluhan dari Ketua Komisi C dan D itu, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Ahmadi masih yakin, pembahasan RAPBD 2012 akan tepat waktu. Persoalan penundaan kehadiran kepala dinas itu, menurut dia, masih bisa diatasi dengan pengetatan jadwal rapat.

“Kalau perlu, rapatnya bisa sampai malam. Dengan begitu, jadwal rapat anggaran bisa disahkan sebelum tahun baru. Dan tentunya, pada awal tahun nanti, anggaran sudah bisa digunakan,” kata Ahmadi.

Seperti diketahui, pembahasan RAPBD 2012 di tingkat komisi yang dimulai pada Senin (28/11) lalu, bersamaan dengan pengembangan dugaan  kasus suap Sekda Kota Semarang Akhmat Zaenuri oleh KPK. (rif)

Newer Post Older Post