Pemkot Bingung, Normalisasi Kali Beringin Butuh Dana Besar

BUTUH waktu panjang untuk mewujudkan normalisasi Kali Beringin yang sudah diwacanakan jauh-jauh hari. Selain itu anggaran yang dibutuhkan pun sangat fantastis jumlahnya, yakni Rp 80 miliar. Pemkot pun sedang mengupayakan agar normalisasi bisa terealisasi.

Harapan untuk mendapat bantuan dana dari Pemprov Jateng atau pemerintah pusat juga menipis. Soalnya kali yang berhulu di Kecamatan Mijen itu murni menjadi tanggung jawab Pemkot Semarang.
Otomatis untuk penanganan kali hanya mengandalkan APBD Kota Semarang. Tahun ini Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang mengganggarkan Rp 7 miliar, itu hanya untuk pembebasan lahan. Sedangkan anggaran pengerjaan fisik normalisasi Kali Beringin hingga sekarang belum ada kejelasan.

Kabid Sumber Daya Air Energi dan Geologi Dinas PSDA dan ESDM Kota, Rosyid Hudoyo mengatakan, pihaknya masih terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan legislatif. Tujuannya untuk mencari solusi terkait penyelesaian proses normalisasi yang membutuhkan anggaran cukup besar, sekitar Rp 80 miliar.

“Ada beberapa alternatif. Di antaranya dibiayai Pemkot melalui dana ABPD atau pembiayaan dilimpahkan ke pusat. Karena anggaran yang dibutuhkan sangatlah besar. Tapi untuk alternatif diserahkan ke pusat, harus ada pelimpahan dulu,” ujarnya.

Hingga kini tahapan rencana normalisasi memang masih dalam proses inventarisasi kebutuhan lahan dan pendataan. Kemudian, jika sudah didapat estimasi lahan, akan dilanjutkan dengan aprraisal, pengukuran dan pengadaan tanah.

“Dalam estimasi awal, anggaran pengadaan ditaksir sekitar Rp 22 miliar. Dan tahun ini, Pemkot sudah menggelontorkan sekitar Rp 7 miliar. Karena anggaran yang cukup besar, kami masih melakukan koordinasi terkait pembiayaannya sambil melakukan langkah-langkah perbaikan yang sifatnya darurat. Kalau memang akan ditangani Pemerintah Kota dengan anggaran APBD penuh, tentu prosesnya akan lama,” jelasnya.

Penuh Masalah

Belum lama ini dalam pertemuan antara Komisi C DPRD Kota Semarang dengan tim kajian rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang sistem drainase, dikatakan wakil ketua Komisi C DPRD Kota, Agung Budi Margono, persoalan yang mendera Kali Beringin memang cukup kompleks.

“Setidaknya ada tiga masalah yang perlu diperhatikan, yakni kondisi penampang sungai, sempadan sungai, dan tata guna lahan,” ujar Agung BM. Hampir tiap tahun kawasan Wonosari hingga Mangkang, Mangunharjo selalu kena banjir. Bahkan sampai menelan korban jiwa 2010 silam.

Kali Beringin, lanjut Agung BM, sudah tidak mampu lagi menampung air hujan yang turun di daerah atas. “Lebar sungai saat ini menurut hasil survei tahun 2008 lalu 5-8 meter, bahkan di beberapa titik, ada yang lebih sempit lagi, ini jelas membahayakan warga sekitar,” katanya.

Melihat kebutuhan dana yang begitu besar, Agung BM mengakui butuh waktu panjang untuk mengatasi masalah yang ada. “Saat ini pemkot memang harus berkonsentrasi pada pembebasan lahan dulu, baru nanti dipikirkan pelaksanaan normalisasinya,” ujar politisi asal PKS ini.

Sementara itu, Ir Sentot Wasi dari CV Catur Eka Karsa yang ikut dalam pembahasan dengan Komisi C menambahkan, tata guna lahan di daerah aliran sungai atau DAS Kali Beringin memang mengalami perubahan yang besar. Jika sepuluh tahun lalu, masih banyak yang berupa hutan/perkebunan, sekarang sudah dijejali perumahan.

“Hulu Kali Beringin berada di Mijen, lalu mengalir melalui Kecamatan Ngalian dan bermuara di Kecamatan Tugu. Kondisi aliran kali banyak yang berkelok-kelok sehingga memiliki aliran yang deras,” katanya.

Namun demikian, dari survei yang telah dilakukan pada tahun 2008 lalu, ada sejumlah anak sungai yang bisa dibangun embung sebelum alirannya masuk ke Kali Beringin seperti di Podorejo Ngalian, Ngadirgo Mijen dan Wonosari Ngaliyan. “Dengan pembangunan embung ini diharapkan air bisa ditahan lebih dulu,” katanya.

Mengenai luasan embung, menurutnya bisa dihitung berdasarkan pada aspek hidrologis dan curah hujan. Persoalan lain yang harus juga ditangani adalah perlunya jalan inspeksi di sepanjang Kali Beringin. Selain untuk memudahkan perawatan badan sungai, dengan adanya jalan inspeksi ini akan mengubah kebiasaan masyarakat yang suka membuang sampah di sungai.

Jika ini diatasi maka salah satu masalah lingkungan bisa tertangani. Dari hasil survei yang dilakukan, sampah di badan sungai telah mengakibatkan penurunan daya dukung sungai. Mengenai rencana normalisasi menurut Sentot Wasi harus segera dilakukan, paling tidak mulai kawasan muara sungai hingga ke arah Jalan Raya Mangkang dengan panjang sungai sekitar 2,5 km. “Saya kira kondisi Kali Beringin saat ini sudah tidak layak lagi sehingga perlu dilakukan penanganan,” tandasnya. (lif/12)

Newer Post Older Post