Hasil Penarikan PBB Baru 26%

PEKAN PANUTAN: Wakil Walikota Semarang bersama Plh Sekda Kota melakukan pembayaran PBB di loket yang telah disediakan dalam acara pekan panutan PBB 2012 di Balaikota. (Foto: Harsem/Lissa Febrina)

PASKA-pengalihan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, Pemkot Semarang menjadi salah satu kota yang mendeklarasikan diri untuk bisa mengurus dan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara mandiri.

Dalam pengelolaan PBB secara mandiri ini, dimulai dari mendata, menilai, menetapkan, mengadministrasikan, memungut, serta kewenangan lainnya dalam pengelolaan PBB.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, A Yudi Mardiana mengatakan, tahun 2012 target PBB di Kota Semarang sebesar Rp 175 miliar, naik sekitar 27% dari tahun 2011 yang hanya Rp 143 miliar atau kalau dirupiahkan naik sekitar Rp 43 miliar.

 “Dari 450 ribu wajib pajak, hingga akhir Mei ini, kita sudah menerima pemasukan dari PBB sebesar Rp 36 miliar, kurang lebih 26%. Dengan sisa waktu ini, kita optimistis bisa mengejar target. PBB merupakan penyumbang PAD yang paling besar. Kita dibantu oleh Bank Mandiri, Bang Jateng dan Bank BNI,” kata Yudi usai kegiatan pekan panutan PBB di Balaikota, kemarin.

Dari pengalaman tahun sebelumnya, lanjut Yudi, dalam penarikan PBB terdapat masa-masa ramai, di mana kebanyakan wajib pajak baru membayarkan kewajibannya mendekati jatuh tempo, yaitu tanggal 31 Agustus.

“Pantauan kita di lapangan sebelumnya, wajib pajak baru berbondong-bondong membayarkan kewajibannya menjelang jatuh tempo. Karena  kalau lewat akan dikenakan sanksi berupa penyegelan tanah,” tuturnya.

Namun penyegelan tanah tersebut dikatakan Yudi, tidak langsung dilakukan, karena harus melalui mekanisme yang ada. “Kita akan kirimkan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Kalau tidak juga diindahkan, baru kita lakukan penyegelan. Namun sejauh ini memang belum ada, karena ini baru kita mulai,” imbuhnya.

Lanjut Yudi, kesadaran masyarakat cukup tinggi. Hanya saja pihaknya sedikit kesulitan menghadapi pemilik tanah yang berdomisili di luar Kota Semarang. Kendati demikian berbagai upaya dilakukan agar target tetap terpenuhi.

“Kita melakukan pekan panutan PBB, bulan panutan PBB, operasi sisi, operasi bakti, dan juga jemput bola pada wajib pajak,” katanya.

Wakil Walikota Hendrar Prihadi mengapresiasi kegiatan pekan panutan PBB dengan langsung membayarkan pajaknya, juga diikuti oleh seluruh kepala SKPD dan Muspika serta pegawai di lingkungan Pemkot.

Dikatakan Hendi, target PBB memang masih jauh, namun dirinya optimistis pihak-pihak yang terlibat dalam penarikan PBB ini mampu bekerja dnegan baik hingga mencapai target. “Dengan adanya pekan panutan PBB ini diharapkan mampu mendorong wajib pajak untuk tergerak dan melakukan pembayaran PBB dengan segera,” ujarnya.

Menurut Hendi, pajak yang dibayarkan merupakan bagian dari pembiayaan percepatan pembangunan di Kota Semarang. “Kita sampaikan kepada DPKAD khususunya di bidag pajak  dan juga melaui pihak perbankan dan camat serta lurah untuk melakukan upaya dan pendekatan kepada masyarakat untuk menjalankan kewajibannya,” katanya.

Dengan adanya pendaerahan ini, maka dipastikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan semakin meningkat.

Asisten Vicepresident Bank Mandiri, Bambang Hariyanto mengatakan, Bank Mandiri salah satu yang melayani pembayaran pajak. “Wajib pajak tidak perlu repot karena kita juga melayani secara online. Struk pembayaran online bisa menjadi bukti pembayaran PBB,” ujarnya.

Agar menarik wajib pajak, pihaknya juga memberikan undian-undian hadiah bagi wajib pajak yang membayarkan PBB tepat pada waktunya. (lif/12)

Newer Post Older Post