Plt Kades Harjowinangun Didemo Istri (Mantan) Kades

 PROTES: Ratusan warga Desa Harjowinangun Gajah melakukan unjuk rasa di balai desa.(HARSEM/SUKMA WIJAYA)

DEMAK-Pelayanan pemerintahan Desa Harjowinangun Kecamatan Gajah yang kurang baik membuat warga jengkel. Mereka beramai-ramai menggruduk balai desa menuntut peningkatan pelayanan.

Sedikitnya 200 orang beramai-ramai mendatangi balai Desa Harjowinangun, kemarin. Mereka mengaku jenuh dengan pelayanan desa yang kerap molor.

“Kami menuntut pelayanan masayrakat yang cepat. Administrasi desa juga harus transparan,” pinta tokoh masyarakat, Muhklisin.

Oleh Pjs Kades Harjowinanguan, M Makmun, warga dipersilakan masuk dalam aula balai desa. Mereka diberi kesempatan menyampaikan aspirasi.

Dari dialog, muncul persolanan pelayanan dan transparansi anggaran desa. Warga juga menyoal molornya kepengurusan KTP/KK dan akte kelahiran yang diurus kolektif.

“Sebagai pelayan masyarakat, kami selalu siap 24 jam. Terkait keterlambatan kepengurusan surat-surat penting, kami menduga hanya soal teknis. Kami akan mencari di mana keterlambatan itu,” pinta Makmun. 

Dia juga meminta warga bersabar karena saat ini merupakan transisi kepemimpinan. Terkait rancangan APBDes, Makmun menambahkan dibuat sebelum dia menjabat. Secara pribadi dia meminta maaf bila ada kebijakan yang kurang menguntungkan.    

Pejabat Sementara

Ungkapan Makmun cukup beralasan. Desa Harjowinangun tiba-tiba mengalami kekosongan kepala desa, karena Kades Sulkin terjerat kasus korupsi. Masa transisi ini menuntut Makmun selaku sekdes bekerja keras. Dia harus menjalani peran sebagai kades sekaligus sekdes.   

Hadir dalam rombongan pendemo, istri Kades Sulkin yaitu Rahgil Lestari. Dia juga tidak menerima sistem pelayanan di desanya. Secara tegas, Lestari menuntut perangkat desa harus kerja. Karena selama ini RT/RW sering dibebani tugas yang menjadi kewenangan perangkat.

Camat Agus Herawan mengapresiasi aspirasi warga desa.yang menuntut pelayanan prima dari Pemdes Harjowinangun. Dia berharap tuntutan warga bisa menjadi bahan evaluasi.

“Kepuasan pelayanan yang menilai adalah masyarakat. Seorang pelayan harus siap dikritik demi kebaikan dan selalu mencoba meminimalisir persoalan,” katanya ketika turut hadir di balai desa bersama rombongan Muspika Dempet.

Agus Herawan juga memaklumi keterbatasan pelayanan dari perangkat desa yang mengalami masa transisi. Kekosongan jabatan juga mempengaruhi pelayanan. (swi/16)

Newer Post Older Post