Satpol PP Usir Penyedia Jasa Persewaan Sepatu Roda

DILARANG: Petugas Satpol PP mengawasi anak-anak yang sedang bermain sepatu roda di pedestrian kawasan Simpanglima. (Harsem/JBSM)

SEMARANG-Satpol PP Kota membuat kebijakan kontroversial. Sejumlah petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo), Dinas Pasar, dan Kecamatan Semarang Selatan, melakukan penertiban dan pengawasan di titik shelter Simpanglima.

Mereka melakukan penjagaan untuk mengawasi warga yang bermain sepatu roda dan skateboard di jalur pedestrian lapangan Simpanglima, Jumat sore (24/8). Bahkan mereka juga mengusir para penyedia jasa persewaan sepatu roda yang sedang dikerubuti pelanggan.

Aksi ini tentu menimbulkan kecaman dari masyarakat. Tatia misalnya, bocah kelas dua Sekolah Dasar di Kecamatan Gayamsari ini berpendapat bahwa tindakan aparat penegak perda itu arogan.  "Main sepatu roda kok dilarang, Satpol jahat," tegasnya.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Satpol PP, Aniceto, mengungkapkan, penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi pedestrian lapangan Simpanglima sebagai lokasi publik, bukan untuk kegiatan komersial.

“Penertiban kami lakukan mulai Jumat sore, untuk seterusnya kawasan Simpanglima harus bebas dari keberadaan penyewaan sepatu roda. Yang kami larang bisnis penyewaan sepatu roda. Tapi, jika masyarakat ingin bermain sepatu roda monggo, tidak ada larangan,” ungkap Aniceto, saat ditemui di sela penertiban.

Pelarangan kegiatan bisnis penyewaan sepatu roda, tambah dia, dilakukan karena keberadaannya memicu munculnya parkir di bahu jalan. Parkir yang sampai tiga lapis juga mengakibatkan antrean panjang kendaraan di bundaran Simpanglima.

Selain itu, imbuh dia, keberadaan penyewa sepatu roda juga mengakibatkan sejumlah pedagang kaki lima yang sebelumnya tertib, kembali berjualan di tengah lapangan. “Kami melakukan langkah antisipasi. Dengan begitu tidak ada lagi pedagang yang kembali ke lapangan. Jika tidak dilakukan antisipasi ditakutkan Simpanglima akan kembali semrawut,” imbuhnya.

Kukuh Sudarmanto, Camat Semarang Selatan mengungkapkan, sebelum dilakukan penertiban, sejak Kamis malam tim telah memberikan pemberitahuan kepada pedagang dan pelaku bisnis penyewaan sepatu roda di Simpanglima. “Kami telah mensosialisasikan secara lesan maupun tulisan, jika kawasan Simpanglima bebas dari PKL, penyewaan sepatu roda dan parkir,” ungkapnya.

Penataan Simpanglima, tambah dia, selama ini dilakukan untuk membuat tempat tersebut menjadi tempat yang senyaman mungkin. “Kenyamanan jangan diperkeruh dengan kembalinya asongan. Main sepatu roda silakan, tapi menjajakan sepatu roda yang jumlahnya luar biasa sampai menutup Simpanglima itu yang dilarang,” tambahnya.

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Gurun Risyadmoko menegaskan, sejak awal jalur pedestrian di sekitar kawasan Simpanglima memang dilarang untuk pedagang kaki lima. Tapi pada kenyataannya, setelah ramai oleh pengunjung, banyak pedagang yang kemudian menggelar dagangan di sana. Maka beberapa kali pihaknya melakukan sosialisasi agar pedagang pindah ke tempat lain.

"Sedangkan bagi warga yang bermain sepatu roda ataupun permainan lain, kami larang karena hal itu merusak jalur pedestrian. Di beberapa titik memang ada kerusakan lantai jalur pedestrian, dan itu diakibatkan permainan sepatu roda dan skateboard yang tidak pada tempatnya," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota, Supriyadi menegaskan, seharusnya petugas Satpol tak langsung melarang warga yang bermain sepatu roda ataupun skateboard. Biar bagaimanapun, lapangan Simpanglima merupakan ruang publik yang berhak dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

"Jangan arogan dengan langsung melarang meski dalam Perda mengatur hal itu. Pendekatannya harus lebih baik. Seharusnya bisa mengatur tanpa melarang. Misal, menempatkan penyedia jasa sewa sepatu roda ke tempat yang memang diperbolehkan. 

Untuk kerusakan fasilitas ruang publik, kan ada anggaran perbaikan. Biarkan masyarakat menikmati fasilitas yang memang disediakan untuk mereka," ujar politisi PDI-P ini.

Satpol, selama ini juga dianggap selalu terlambat dalam mengambil kebijakan. Setelah ada kejadian, tindakan dilakukan tanpa ada solusi atas permasalahan.

"Di era kepemimpinan sekarang, kami lebih menguatamakan pendekatan persuasif, bukan tindakan arogan seperti itu," tandasnya.(H71,ebp/JBSM/12)

Newer Post Older Post