Nelayan Paceklik, Terpaksa Gadaikan Barang

Nelayan lebih memilih mencari ikan di pinggir pantai untuk menambah pendapatannya (HARSEM/SUKMAWIJAYA)

DEMAK- Akibat gelombang ombak tinggi di perairan pantai utara, memaksa nelayan mengurungkan niatnya melaut. Hampir sebulan nelayan tak bisa melaut, cuaca ekstrem ini membuat hidup para pemburu ikan ini paceklik.

Kondisi angin barat yang cukup kencang, mendorong gelombang laut meninggi. Cuaca awal tahun ini cukup membuat para nelayan menangis. Kurang dari sebulan mereka tak bisa melaut, apalagi ada larangan dari UPT Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) Jawa Tengah kawasan PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Morodemak, untuk tidak melaut karena ombak sangat setinggi.

“Betul ombak di tengah perairan ini setinggi hampir dua meter, kami memang sudah dilarang oleh pengawas dari Dinas Kelautan untuk melaut,” ungkap M Asrofi (45) warga Desa Purworejo Kecamatan Bonang.

Karena tak melaut, dirinya bersama nelayan lain kebingungan untuk menafkahi keluarganya. Beberapa nelayan terpaksa menjual barang-barang berharga atau elektronik atau menggadaikannya, demi mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Dan untuk memenuhi gizi, mereka hanya mencari ikan di pinggir pantai dengan menjala atau memasang jebakan, sebagian ikan krucah (kecil-kecil) yang didapat, dijual dengan harga murah, sebagian untuk lauk makan di rumah. “Kadang ikan laku seharga Rp 5.000 samapi Rp 15.00, cukuplah untuk menutup kesulitan kami dalam paceklik ini,” ungkap Muhkohar (50), warga Dukuh Kongsi Desa Purworejo, kemarin.

Selain mencari ikan dipinggir, sebagian nelayan juga mencari pekerjaan secara serabutan agar dapur masih bisa ngebul. Koordinator TPI (Tempat Pelelangan Ikan) H Iskandar sempat memprotes Dinlutkan Demak terkait pembagian hasil pengelolaan ikan di TPI Morodemak Dukuh Kongsi. “Saat pajak pengelolaan TPI dipegang Dinlutkan Jateng, kami selalu menerima sisa pengambilan pajak untuk masa paceklik ini, sekarang dipegang daerah tak ada pos anggaran untuk Dana Paceklik,” ungkapnya.

Padahal dirinya bersama pengurus lain sudah meminta kepada Dinlutkan Demak agar ada pengembalian dari hasil pungutan pajak TPI sebagai dana sosial. Ketika dipegang Dinlutkan Jateng, terdapat pengembalian untuk dana asuransi nelayan yang meninggal sebesar 1,25 persen, saving nelayan 0,5 persen, dana paceklik yang diberikan akhir tahun senilai 0,5 persen, dan saving bakul 0,25 persen.

Setelah dipegang Dinlutkan Demak, jumlah pungutan pajak untuk nelayan yang menjual ikan di TPI 3 persen, dan untuk bakul di TPI diminta 2 persen. Namun muncul persoalan dana sosial sebesar 0,4 persen tidak diserahkan ke koperasi nelayan, tapi diberikan ke organisasi lain yang tak jelas laporannya. 

Menurut Iskandar, bila dana sosial diberdayakan semestinya kemungkinan masa paceklik seperti saat ini tidak terlalu memberatkan para nelayan. Dia sekaligus meminta pemerintah bisa memberi modal anggaran bagi TPI, karena dalam lelangan ikan di TPI sejumlah bakul hanya bisa membayar hasil tangkap setelah empat hari. Sementara uang lelang tersebut akan digunakan oleh nelayan untuk modal melaut lagi.

Terpisah, Sekretaris Dinlutkan Demak Heru Budiono menyatakan, terkait pembagian hasil pungutan pajak yang dikelola oleh organisasi lain, akan dilakukan audit dan evaluasi kinerja sehingga berpihak pada nelayan dan bakul.

“Evaluasi akan kita laksanakan dalam waktu dekat, hal ini menyusul saran dari Bupati Demak HM Dachirin Said untuk meningkatkan PAD dari pajak TPI,” jelasnya. (swi/tab)   

Newer Post Older Post