75% DPC Tolak Sukawi

Tridiyanto (HARSEM/SMNETWORK)

CILACAP-Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Cilacap, Tridiyanto membantah jika dirinya membangkang keputusan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam upaya pembersihan dan penataan di internal partai.

Ketidakhadirannya dalam acara penandatanganan pakta integritas di rumah Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, Sukawi Sutarip, Semarang, Sabtu sore (9/2) dikarenakan ia tidak mendapat undangan baik secara lisan via telepon maupun pesan pendek.

"Demi Allah, Rasulullah tidak ada sama sekali undangan ke Semarang. Sukawi pembohong kalau sampai dia bilang saya diundang. Saya tidak tahu kalau ada pertemuan tersebut," ungkap Tridiyanto kemarin. Diutarakan, sejak hari Rabu (6/2) ia berada di Jakarta untuk urusan pekerjaan dan baru pulang Minggu malam (10/2). Menurut Tri, tidak diundangnya ia dalam acara penandantanganan integritas tersebut dikarenakan ketidaksenangan pribadi Sukawi terhadapnya. Mengingat DPC Cilacap secara tegas menolak mencalonkan kembali Sukawi menjabat sebagai Ketua DPD Jawa Tengah.

"Pertemuan kemarin itu dipelintir sama Sukawi buat cari muka di depan SBY kalau DPC-DPC solid mendukung Sukawi. Padahal 75 persen DPC tidak mendukung Sukawi dan minta musda segera digelar secepatnya," paparnya.

Tridiyanto menegaskan, pada dasarnya DPC Cilacap mendukung penuh langkah SBY untuk membersihkan Partai Demokrat dari para koruptor dari tingkat DPP hingga DPC partai. Turun tangannya SBY tersebut diharapkan bisa mengembalikan performa Demokrat menjelang Pemilu 2014.

"Saya mendukung kebijakan Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majelis Tinggi. Saya juga mendukung pakta integritas dan lain-lain, apalagi pembersihan orang-orang yang korup di Partai Demokrat. Masalah saya tidak datang ke Semarang itu karena saya tidak diundang oleh Sukawi," tuturnya.

Salahi AD/ART

Namun demikian, Tridiyanto juga secara tegas menolak pengambilalihan pimpinan partai oleh SBY karena dinilai menyalahi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat. Dalam pasal 13 AD/ART, diterangkan bahwa "Majelis tinggi berwenang mengambil keputusan-keputusan strategis tentang calon presiden dan wakil presiden, calon pimpinan DPR dan pimpinan MPR, calon partai-partai koalisi, calon-caln anggota legislatif pusat, calon-calon gubernur dan pemilihan kepala daerah, rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta program kerja 5 tahun untuk disahkan dalam kongres".

"Bagi saya Anas Urbaningrum adalah tetap Ketua Umum, sedangkan SBY adalah Ketua Dewan Pembina. Bagi yang tahu betul dan juga paham AD/ART partai pasti tidak akan setuju karena jelas sekali melanggar AD/ ART. Kalau itu dilanggar, maka tidak baik untuk Partai Demokrat ke depan," terangnya.

Menurutnya, seharusnya partai tidak perlu terlalu ambil pusing dengan hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang menyatakan elektabilitas Demokrat menurun. Contohnya saja Pilkada Jakarta yang banyak oleh lembaga survei diramalkan akan dimenangkan Foke, namun nyatanya justru sebaliknya.

Diungkapkan, SBY tidak perlu harus mengambil alih pimpinan partai dan lebih berkonsentrasi bersama seluruh jajaran pengurus untuk melakukan konsolidasi secara massif di seluruh tingkatan. “AD/ART dan hasil kongres harus tetap ditaati sehingga jalannya partai tidak melenceng,” tegasnya. 

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Jawa Tengah Sukawi Sutarip secara mendadak memanggil pengurus DPC Partai Demokrat di seluruh Jateng pada Sabtu (9/2). Sebanyak 34 pengurus DPC se-Jateng minus Cilacap berkumpul di kediaman Sukawi di daerah Banyumanik, Semarang. Mereka menandatangani surat pernyataan untuk mendukung langkah ketua majelis tinggi Demokrat SBY. (H59/SMNetwork/tab)

Newer Post Older Post