Awasi Rapat Jelang Pilgub Polisi Dinilai Berlebihan

Untung Budiarso (HARSEM/DOK)

SEMARANG- Pengawasan ketat yang dilakukan polisi terhadap gangguan keamanan menjelang pesta demokrasi pemilihan gubernur (pilgub) di Jateng 2013, dinilai berlebihan. Pasalnya, sejumlah instansi pemerintahan di Kota Semarang mengeluhkan adanya oknum polisi yang ikut terlibat dan masuk ke dalam rapat atau pertemuan di lembaga instansi tersebut.

Mulanya, hal itu berdalih menjaga keamanan, namun jika keberadaan sejumlah oknum polisi turun masuk di dalam ruangan rapat tentunya ada suasana lain. Padahal, setiap instansi mempunyai berbagai keperluan internal yang harus dibicarakan.

“Kami memperoleh keluhan langsung dari sejumlah instansi. Mereka mengaku tidak nyaman dengan keberadaan sejumlah anggota polisi di ruang rapat. Jika demikian, penjagaan ketat polisi berlebihan,” kata Koordinator Indonesia Police Watch (IPW) Jawa Tengah, Untung Budiarso kepada wartawan, kemarin.

Kondisi seperti itu layak dipertanyakan. Meski dengan dalih pengawasan, jika pengawasan yang diberikan berlebihan jelas membuat masyarakat atau pemegang instansi menjadi tidak nyaman. “Apalagi sampai mengikuti rapat, bertanya pertemuan apa dan siapa pembicaranya, tujuannya apa? Jelas jika hal itu berlanjut akan mengganggu aktivitas instansi tersebut. Instansi itu kan juga membicarakan hal penting yang bersifat intern,” katanya.

Dikhawatirkan, jiak pengawasan hingga sedemikian jauh terlibat pembicaraan, justru akan menimbulkan keresahan. “Harusnya, kepolisian mempunyai prosedur yang jelas. Pengawasan seperti itu bisa juga dimanfaatkan sejumlah oknum yang berkepentingan,” imbuhnya.

Menurt Untung, perkumpulan orang di dalam ruang tidak harus mendapat pengawasan berlebihan. Apalagi institusinya sudah jelas, kecuali memang mencurigakan. Jika dengan dalih keamanan, mestinya kepolisian lebih menekankan kerumunan anak-anak muda di jalanan yang harus diperhatikan. ”Bisa-bisa rapat keluarga diawasi polisi, kan repot,” katanya.

Kasubag Humas Polrestabes Semarang, Kompol Willer Napipitulu membantah, pengawasan yang dilakukan pihak kepolisian selama ini sesuai standar. Semua kegiatan baik instansi pemerintah, swasta atau masyarakat memang harus dilakukan pengawasan. "Pengawasan memang dilakukan untuk keamanan, jadi tidak ada yang berlebihan. Memang anggota harus tahu detail, rapat untuk apa dan keperluan apa," katanya. (abm/tab)

Newer Post Older Post