Ketua KPU Jateng: Tak Ada Pelanggaran PPDP

M Fajar Subhi AK Arief (HARSEM/DOK)

SEMARANG-Untuk memperjelas tudingan dari Bawaslu Jateng, kini KPU kembali menyatakan bahwa tidak ada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang melanggar selama proses pencocokan dan penelitian (coklit) Pilgub Jateng berlangsung. Hal itu dinyatakan oleh Ketua KPU Jateng M Fajar Subhi AK Arief, kemarin.

Bahkan, ia berani menyatakan data temuan pelanggaran Bawaslu Jateng beberapa waktu lalu banyak yang keliru. “Kami telah melihat data temuan Bawaslu itu. Tapi setelah kami teliti dan kroscek lebih lanjut, ada kekeliruan dalam data yang diungkapkan oleh Bawaslu itu,” katanya.

Ia menjelaskan beberapa data temuan Bawaslu yang dianggap keliru itu seperti 1.724 PPDP yang tidak mendatangi rumah-rumah warga. Menurut dia jumlah tersebut bukan jumlah PPDP, melainkan jumlah rumah warga atau kepala keluarga (KK) yang belum didatangi.

“Di sebuah daerah dikatakan Bawaslu, ada PPDP sejumlah itu yang malas karena tidak mau melakukan coklit ke rumah-rumah warga. Padahal, di daerah tersebut jumlah PPDP kami tidak ada sebanyak 1.724 orang. Setelah kami cek, ternyata itu jumlah KK yang belum didatangi,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, jumlah KK yang belum didatangi PPDP itu karena memang belum saatnya untuk didatangi. Selain itu, ada sejumlah KK yang telah didatangi tapi PPDP tidak ketemu dengan penduduk yang akan didata.

“Jadi, kami tidak menemukan kesalahan apapun yang dilakukan PPDP, sebagaimana yang dikatakan Bawaslu,” tegasnya. Sementara, Anggota KPU Jateng Andreas Pandiangan mengatakan, KPU menemukan sebanyak 2,09 juta lebih nama dan tanggal lahir penduduk Jateng yang sama atau duplikasi dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Data tersebut ditemukan KPU selama proses pencocokan dan penelitian (Coklit) DP4 yang berakhir pada Senin (4/2) lalu.

“Data yang kami temukan pada DP4 itu bukan data ganda. Melainkan data berupa nama dan alamat yang terduplikasi. Hal itu yang kemudian kami jadikan perhatian khusus pada proses coklit selama 30 hari lalu,” kata Andreas.

Andreas juga mengatakan ada sebanyak 29,6 juta jiwa penduduk Jateng yang berpotensi sebagai pemilih dalam pilgub. Kejanggalan data yang ditemukan KPU itu setara dengan 2,8% dari jumlah DP4.

Selain menemukan kejanggalan data tersebut, lanjut Andreas, KPU juga menemukan duplikasi nama dan tempat tanggal lahir lintas kabupaten dan kota sebanyak 531.016 buah, duplikasi NIK sebanyak 269.754 buah, dan duplikasi NIK lintas kabupaten dan kota sebanyak 3.866 buah. Pihaknya juga menemukan informasi pemilih yang tidak lengkap sebanyak 833.756 buah.

“Proses coklit sudah selesai. Saat ini masih diproses rekapitulasinya di tingkat kecamatan. DPS baru akan ditetapkan pada 8 Februari nanti,” jelasnya. Sebelumnya, Bawaslu Jateng merilis data temuan pelanggaran yang dilakukan pada proses coklit yang berakhir pada Senin (4/2) lalu. Lima hari menjelang berakhirnya coklit oleh PPDP, Bawaslu menemukan sebanyak 41.941 temuan pelanggaran. Di antara pelanggaran yang ditemukan, 1.199 PPDP yang belum mendatangi rumah-rumah saat melakukan coklit. (ano/tab)

Newer Post Older Post