Yusril Tangani Sengketa Lahan PRPP

Yusril Ihza Mahendra memberi keterangan kepada wartawan usai bertemu Gubernur Bibit Waluyo, kemarin. HARSEM/ARIL

TAK biasanya seorang tokoh nasional sekaligus pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menangani kasus di daerah. Seperti yang dilakukannya kini, yaitu sebagai kuasa hukum PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) untuk menyelesaikan kasus sengketa lahan di kawasan PRPP Semarang yang melibatkan Pemprov Jateng.

Dirinya terlihat saat menyambangi Gubernur Jateng Bibit Waluyo di ruang kerjanya, Rabu (6/2) kemarin. Dalam pertemuan itu, ia menemui Bibit untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi sejak 1988 lalu tersebut. “Saya tawarkan solusi untuk melanjutkan kerjasama. Untuk itu, akhirnya disepakati dibentuknya tim kecil untuk menyelesaikan masalah tersebut,” katanya.

Menurut dia, tim kecil itu terdiri dari dua orang perwakilan PT IPU dan dua orang perwakilan dari Pemprov Jateng. Pemprov sendiri menetapkan Biro Hukum dan Asisten bidang Pemerintahan Setda Jateng. Ia berharap tim kecil itu bisa segera bekerja untuk menemukan solusi terbaik sehingga kawasan PRPP yang luasannya mencapai 246 hektar bisa segera diselesaikan.

“Saya telah ditunjuk PT IPU sebagai kuasa hukum untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan antara Pemprov Jateng dengan PT IPU. Dari hasil penyidikan yang dilakukan Kejati Jateng dan Polda Jateng, disimpulkan tidak ada unsur tindak pidananya. Semua terkait dengan masalah perdata. Untuk itu, harus diselesaikan secara musyawarah,” ujarnya.

Sementara, Bibit mengakui sengketa lahan tersebut sudah berjalan cukup lama sehingga lahan yang begitu luas tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Ia berharap dapat menemukan solusi untuk menyelaikan masalah tersebut.

Ia menilai, jika persoalan lahan PRPP bisa segera diselesaikan, kawasan tersebut bisa segera dijadikan untuk kepentingan ekonomi. Setelah kawasan PRPP itu bisa dimaksimalkan untuk kepentingan ekonomi, maka diyakini akan berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat.

“Saya berharap permasalahan itu bisa segera selesai dan kawasan tersebut bisa menjadi kawasan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat,” harap gubernur. (ano/sae)

Newer Post Older Post