Sengketa tanah, Akomodasi Suara Rakyat

Kepala BPN Hendarman Soepandji (depan) berkunjung ke Kantor Pertanahan Ungaran (HARSEM/ RONY YUWONO-SM NETWORK)

UNGARAN-Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji meminta seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Pertanahan agar mengakomodasi kepentingan masyarakat jika terjadi sengketa lahan antara  individu dengan perusahaan/lembaga. Kantor Pertanahan diharapkan proaktif menyelesaikan setiap konflik pertanahan dengan bijak.

Hal ini disampaikan Kepala BPN Hendarman Supandji, saat meresmikan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang di Ungaran, belum lama ini.

''Kami sudah melakukan poin-poin layanan standar yang diminta KPK. Ada 22 poin, yang hingga kini terus kami penuhi,'' kata Hendarman.

Di antara poin yang susah dipenuhi yakni keharusan ada bank di kantor pertanahan. Sebab, dari bank belum tentu bersedia. Adapun poin seperti manajemen SDM, transparansi pengadaan barang dan jasa, tata laksana loket dan layanan, pemanfaat IT, dan sebagainya, sudah dioptimalkan.

Peresmian gedung dihadiri Gubernur Jateng Bibit Waluyo, Bupati Semarang Mundjirin, Kepala Kanwil BPN Jateng Joko Dwi Ciptanto, serta kepala Kantor Pertanahan se-Jateng, dan undangan.

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamudiji dan Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo juga hadir karena renovasi Kantor Pertanahan dua daerah itu juga diresmikan, yang dipusatkan di Ungaran.

Kepala BPN Bambang Priono, mengatakan, gedung baru seluas 1.665 m2 berdiri di atas tanah sertifikat Hak Pakai No 35 Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat. Gedung dibangun dari APBN tahun anggaran 2012 dengan pagu Rp 5 M, dan nilai kontrak Rp 4,2 M.

''Gedung ini sebagai sarana komunikasi dan terus berbakti kepada pemangku kepentingan pertanahan. Juga sebagai semangat baru untuk segenap jajaran kami,'' tegas Bambang.

Menurutnya, pembaruan semangat akan ditransformasikan menjadi peningkatan kinerja birokrasi pertanahan dengan berpedoman sapta tertib pertanahan. Dijelaskan, setelah perbaikan infrastruktur fisik dan teknologi, akan dilakukan modernisasi layanan. Tujuannya, menghasilkan transparansi pelayanan. (H14-SM Network/nji)

Newer Post Older Post