Nazaruddin siap bungkam

SBY Perintahkan Aparat: (pk)
Jamin Keselamatan Keluarga Nazar

Presiden SBY membalas surat Nazaruddin. Dia meminta aparat penegak hukum menjamin keselamatan keluarga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu.

Tersangka kasus wisma atlet Muhammad Nazaruddin mengirimkan surat kepada Presiden SBY yang meminta agar Presiden tidak mengganggu anak dan istri Nazaruddin. Sebagai kompensasinya, Nazaruddin siap untuk bungkam atas kasus-kasus yang dia ketahui.

Menanggapi surat Nazaruddin tersebut, Presiden SBY pun membalasnya. SBY mengaku sudah membaca surat itu dan meminta agar Nazaruddin kooperatif menjalani pemeriksaan di KPK. Presiden kembali menegaskan tidak akan mencampuri kasus ini.

Terkait masalah keluarga Nazaruddin, menurut SBY, dalam semua kasus, tidak hanya kasus Nazaruddin, SBY selalu memerintahkan agar aparat penegak hukum bekerja profesional, menjamin keselamatan semua pihak yang terkait. Adalah sudah menjadi tanggung jawab aparatur negara untuk menjamin ketenangan, kenyamanan dan keamanan seluruh warga negara. Surat ini juga dibacakan Staf Khusus Presiden SBY Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi Denny Indrayana dalam keterangan pers di Bina Graha. (lihat boks Balasan Surat Presiden SBY ke Nazar).

Enggan Komentar

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum enggan mengomentari lebih jauh soal aksi menutup diri Nazaruddin dalam pemeriksaan KPK. Ia menyerahkan proses hukum kepada KPK. "Sekarang sedang proses di KPK, kita ikuti. Kita percayakan KPK untuk melakukan proses hukum," kata Anas di Puri Cikeas, kemarin.

Sebelumnya, Nazaruddin menyatakan  tidak akan mengungkapkan kasus korupsi yang terkait dirinya dan koleganya. Ia bahkan menyatakan mengaku lupa dalam pemeriksaan KPK terkait kasus suap pembangunan wisma atlet. Nazar juga menyampaikan surat kepada Presiden SBY. Ia meminta SBY tidak mengganggu anak-anak dan istrinya. Imbalannya, Nazar berjanji tak membeberkan aib Partai Demokrat.

Belum lama ini, Anas menantang Nazar untuk mebeberkan semua apa yang diketahui. Ia pun sempat menyampaikan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada KPK. Ia mengaku belum memberikan keterangan kepada KPK.

Anas mengenakan pakaian warna putih dan celana hitam. Ia langsung masuk dalam mobil Toyota Alpard warna Hitam. Selain Anas, terlihat juga Wakil Sekjen Partai Demokrat (PD) Saan Mustopa akan hadir dalam acara buka puasa bersama di Puri Cikeas, kediaman Ketua Dewan Pembina PD SBY.

Kemarin, Yudhoyono menggelar acara buka puasa bersama. Hadir pengurus DPP, anggota fraksi, Dewan Pembina dan sesepuh PD. Namun acara ini dilakukan secara tertutup bagi media massa. Sejumlah wartawan yang sudah masuk kompleks Puri Cikeas, dilarang masuk masuk ke area puri.

Saan mengatakan, Yudhoyono akan memberikan sambutan dan pengarahan kepada semua tamu yang hadir dalam acara ini. "Ya biasanya ada pengarahan," katanya. Rencananya, Ahmad Mubarok akan menyampaikan kultum kepada semua peserta.
   
Anas membenarkan, dirinya berencana berangkat umroh. Tapi tidak dalam waktu dekat ini dia dan keluarga dijadwalkan berangkat. "Siapa yang umroh? Bang Ruhut mungkin," ujarnya.  Jadwal Anas berangkat umroh belum ditetapkan. Namun tampaknya baru akan berangkat pada sekitar awal tahun depan. "Mungkin setelah musim haji. Insya Allah," ujarnya.

Rencana rutin Anas berangkat umroh kali ini sempat menjadi isu sebagai alasan menghindari pemeriksaan KPK. Ini terkait proses hukum kasus dugaan suap proyek Wisma Atlet SEA Games 2011 Palembang dengan tersangka M Nazaruddin yang mulai bergulir di KPK.

Seperti diketahui, Anas dituding oleh Nazaruddin telah berkolusi dengan pimpinan KPK Chandra M Hamzah untuk 'mengatur' arah proses hukum kasusnya. Anas juga ditudingnya terlibat kolusi dalam proyek Kemenpora di Hambalang, Sentul, Jawa Barat.

Anas berada di kediaman pribadi SBY di Cikeas untuk mengikuti acara berbuka puasa bersama jajaran PD. Politisi lain PD yang hadir antara lain adalah Benny K Harman, Andi Nurpati, Komar, Max Sopacua, Hayono Isman, Jero Wacik dan Freddy Numberi. (tab)

Boks
Balasan Surat Presiden SBY ke Nazar:

Jakarta, 21 Agustus 2011
Kepada: Sdr Muhammad Nazaruddin
Di Tempat

Pada hari Minggu, 21 Agustus, saya telah membaca surat saudara. Meskipun, sebelumnya saya juga telah mendengarnya dari pemberitaan berbagai media massa. Agar rakyat Indonesia menjadi jelas duduk persoalannya, saya putuskan untuk membalasnya melalui surat ini.

Terkait proses hukum yang sedang saudara hadapi, mari kita semua tunduk pada aturan yang ada di negara hukum ini. Dalam setiap kasus hukum, yang melibatkan siapapun, saya tidak pernah, tidak akan -dan memang tidak boleh- mencampuri proses hukum yang harus independen, bebas dari intervensi siapapun. Prinsip dasar non-intervensi, penegakan hukum yang merdeka tersebut, diatur dan dijamin dengan jelas di dalam UUD 1945 dan peraturan perundangan terkait lainnya.

Oleh karena itu, saya sarankan, saudara kooperatif menjalani semua proses hukum yang sedang berlangsung. Saya meyakini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sekarang menangani kasus saudara, akan bekerja secara profesional, independen dan adil. Sampaikanlah seluruh informasi yang saudara ketahui kepada KPK, agar menjadi bernilai di hadapan hukum, agar semua menjadi jelas dan tuntas. Termasuk informasi tentang siapa saja yang harus bertanggung jawab, tidak perduli dari unsur manapun atau dari partai politik apapun. Karena, hukum tentu harus kita tegakkan berdasarkan alat bukti semata, tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih. Dengan demikian, kita melaksanakan prinsip dasar persamaan di hadapan hukum (equality before the law), yang juga dijamin di dalam konstitusi.

Terkait masalah ketenangan keluarga saudara, dalam semua kasus, tidak hanya kasus saudara, saya selalu memerintahkan agar aparat penegak hukum bekerja profesional, menjamin keselamatan semua pihak yang terkait. Adalah sudah menjadi tanggung jawab aparatur negara untuk menjamin ketenangan, kenyamanan dan keamanan seluruh warga negara. Meskipun, itu bukan berarti juga perlindungan atau kekebalan dari proses hukum jika warga negara yang bersangkutan terjerat suatu perkara. Kita harus terus menjamin agar penegakan hukum kita berjalan adil, transparan dan akuntabel - jauh dari proses tawar-menawar atau negosiasi, dalam bentuk apapun.

Demikian tanggapan saya atas surat saudara. Semoga dalam suasana Ramadhan kali ini, apa yang saudara alami, dapat menjadi bahan renungan dan introspeksi. Selamat berpuasa, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua.

Presiden Republik Indonesia,

Dr H Susilo Bambang Yudhoyono


HARSEM/DOK

Newer Post Older Post