Moratorium TKI ke Malaysia Dicabut

Mulai 1 Desember 2011
TERHITUNG mulai 1 Desember mendatang, kebijakan moratorium (penghentian sementara) pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia akan dicabut pemerintah. Dengan pencabutan tersebut, otomatis warga masyarakat yang ingin mengadu nasib ke negeri jiran tersebut akan semakin berbondong-bondong.

“Setiap TKI yang diberangkatkan kesana harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan keahlian dan bidangnya, oleh karena itu kepada perusahaan pengirim TKI (PJTKI) ditekankan untuk memberikan pembekalan yang cukup bagi calon TKI yang akan dikirim,” tukas Anggota Komisi E DPRD Jateng M Zen Adv, kemarin.

Menurut politisi dari Fraksi PKB tersebut, jumlah TKI yang bekerja di Malaysia terhitung paling banyak, yaitu 42 persen. Sedangkan negara kedua lainnya yang diminati sebagai tempat mengadu nasib para TKI adalah negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi. Dan sisanya tersebar di sejumlah negara Asia, seperti Taiwan dan Hongkong.

“Dengan pencabutan moratorium ini, pemerintah harus memberikan jaminan keamanan bagi para TKI agar terbebas dari kasus penyiksaan yang beberapa waktu sebelumnya sering dialami para TKI kita di Malaysia. Dan dari pihak Malaysia sendiri juga harus berkomitmen menjaga keselamatan para TKI yang bekerja dinegaranya,” imbuhnya.

Sama seperti yang diungkapkan Zen, Anggota Komisi E DPRD Jateng dari Fraksi PAN Sri Marnyuni, juga mengutarakan hal yang serupa. Dirinya mengatakan, dengan pencabutan moratorium tersebut, para calon TKI yang hendak berangkat ke Malaysia semestinya sudah dipersiapkan dari segi bahasa, keterampilan dan budaya setempat.

“PJTKI harusnya bertanggung jawab dalam pembekalan yang diberikan kepada para calon TKI, mereka yang hendak berangkat ke negara tujuan kerja harus diberi pengetahuan bahasa setempat berikut juga keterampilan yang dibutuhkan serta budaya dan kebiasaan dari negara tujuan,” pungkasnya. (hep/tab)

Newer Post Older Post