BKKBN Garap KB di Daerah Perbatasan

BKKBN tahun ini menargetkan terlayaninya peserta KB baru sekitar 7,1 juta orang. Dari jumlah itu, 2,9 juta di antaranya adalah peserta KB baru dari keluarga miskin, khususnya yang tinggal di daerah perbatasan, terpencil, dan terluar.

"BKKBN telah mengajukan tambahan anggaran ke DPR sebesar Rp 70 miliar lebih untuk menggarap program KB di daerah perbatasan, terpencil, dan terluar," kata Sekretaris Utama BKKBN Sudibyo Alimoeso, usai memaparkan pelaksanaan reformasi birokrasi BKKBN di depan Tim Unit Peggelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) yang dipimpin oleh Asdep Penataan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Instansi Pusat, Norman Jafar, di Jakarta, belum lama ini.
    

Penggarapan peserta KB baru dari kalangan keluarga miskin di daerah perbatasan, terpencil, dan terluar ini termasuk program penggarapan KB yang baru dan akan dilakukan secara terarah sesuai dengan dana yang telah disediakan. "Apalagi direktoratnya sendiri di BKKBN baru terbentuk tahun ini," kata Sudibyo.
    

Jika keluarga miskin tidak diprioritaskan menjadi peserta KB baru, dikhawatirkan Indonesia akan kembali mengalami ledakan penduduk (baby boom). Keluarga miskin sangat berpotensi menambah jumlah penduduk. Ini akan menjadi beban di kemudian hari.
    

Pemerintah sendiri melalui BKKBN telah menyediakan alat kontrasepsi gratis bagi keluarga miskin ini. "Karena itu, semua pihak harus memberikan perhatian yang besar dan sungguh-sungguh terhadap pembangunan kependudukan dan KB di daerah perbatasan, terpencil, dan terluar," katanya.
    

Untuk melaksanakan penggarapan program KB di wilayah perbatasan, terpencil, dan terluar, menurut Sudibyo, BKKBN meningkatkan kemitraan dan koordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta Mabes TNI. Ini dimaksudkan agar instansi terkait itu dapat memberikan prioritas yang tinggi terhadap pembangunan kependudukan dan KB. (tab)

Newer Post Older Post