Per Tahun, Penurunan Tanah Capai 13 Cm

Bangunan pabrik di pinggir pantai di kawasan Semarang Utara. Permukaan tanah di kota Semarang terutama di wilayah dekat pantai setiap tahunnya mengalami penurunan 7 cm hingga 13 cm

PENURUNAN tanah atau land subsidence di wilayah Semarang terutama bagian utara atau dekat dengan pantai setiap tahunnya mencapai 7 centimeter hingga 13 centimeter.  Kondisi ini akan semakin parah jika dibiarkan dan tidak diketahui secara detil penurunan tanah itu.
         

Terkait hal itu Pemkot Semarang menerima bantuan benchmark atau alat pendeteksi penurunan tanah dari Badan Geologi dan Proyek Mitigation of Georisks dari Jerman. Serah terima alat dilakukan di rumah dinas walikota dihadiri Project Team Leader of Georisks Matthias Dorn, Counsellor Head of Development Cooperation Embassy of the Federal Republic of German, Andreas Beckermann dan Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Badan Geologi Kementrian ESDM Dodid Murdohardono.
         

Melalui proyek tersebut telah dibangun empat pengukur amblesan tanah pada Agustus hingga Oktober 2010 yang saat ini sudah bisa difungsikan. Tiga alat merupakan bantuan dari proyek Mitigation of Georisks yang dipasang di Bandarharjo, Madukoro dan Muktiharjo Lor.
          

Sedangkan satu alat merupakan bantuan dari Badan Geologi Kementrian ESDM yang dipasang di Miroto. Patok tersebut ditempatkan di atas struktur tanah yang dianggap stabil. Alat ini untuk mengetahui secara detil amblesan tanah.
          

Matthias Dorn selaku leader team mengatakan, terdapat tiga hal yang mengakibatkan terjadinya land subsidence. Faktor tersebut yakni struktur tanah atau karena kondisi alam, beban tanah seperti bangunan, dan akibat eksploitasi air bawah tanah secara berlebihan.
        

“Untuk di Kota Semarang diindikasikan penurunan tanah akibat beban tanah dan pengambilan air bawah tanah terlalu banyak,” ujarnya.
           

Menurutnya, penelitian penurunan tanah sangat penting untuk dijadikan acuan dalam menata kota. “Penurunan bawah tanah ini kalau tidak diketahui bisa merugikan masyarakat, karena gedung-gedung akan mudah rusak dan lingkungan semakin buruk. Sebab itu perlu dilakukan penanganan dengan baik,” tandasnya.
         

Kepala Bappeda Kota Semarang Bambang Haryono mengatakan, bantuan alat itu  akan menjadi dasar perencanaan tata ruang serta penataan drainase. Menurutnya, satu titik alat yang dipasang membutuhkan anggaran sebesar Rp 300 juta.
         

“Direncanakan alat semacam ini akan ditambah lagi sehingga menjadi enam buah dan pendanaan direncanakan dari Pemprov Jateng dan Pemkot Semarang,” katanya. (pru/jos)

Newer Post Older Post