Industri Tolak Kenaikan TDL Kalangan Pengusaha Mengancam Mengurangi Produksi dan Karyawan

SEMARANG: Kalangan pengusaha di Jateng menolak rencana pemerintah menaikan tarif dasar listrik (TDL) pada Mei mendatang, mengingat beban perusahaan yang sudah sangat berat akibat kenaikan upah buruh dan peningkatan harga bahan bakar minyak.

Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Jateng Frans Kongi mengatakan dampak sejumlah kebijakan yang diterapkan dalam waktu relative singkat tersebut membuat pengusaha sulit untuk melakukan penyesuaian biaya produksi.

Frans menuturkan kenaikan biaya energi dalam waktu yang berdekatan tersebut  akan sangat memukul sektor padat karya seperti industri tekstil, elektronik, sepatu, makanan dan minum di berbagai wilayah.

Akibatnya, jika regulasi ini tetap diberlakukan pengusaha tentunya akan mengurangi produksi dan berimbas pada rasionalsisasi perusahaan dengan cara mengurangi jumlah karyawan, untuk menekan beban perusahaan.

Dia meminta pemerintah tidak menaikan TDL, paling tidak hingga tahun depan, untuk memberikan waktu bagi pengusaha dalam melakukan penyesuaian terhadap keseluruhan biaya produksi, mengingat industri padat karya di Jateng, telah menyerap lebih dari tiga juta tenaga kerja

“Kami jelas-jelas menolak kenaikan TDL, beban kami sudah sangat besar, di awal tahun ada kenaikan UMK, di tambah kenaikan BBM pada April mendatang yang tentunya berimbas pada biaya-biaya produksi,” katanya kepada Harian Semarang, kemarin.

Menurut dia, kenaikan BBM dan TDL tentunya akan berdampak pada peningkatan biaya produksi sehingga harga jual menjadi tinggi dan tidak kompetitif, hal itu semakin menekian daya saing produk lokal di tengah membanjirnya produk impor.

Disisi lain, implementasi kebijakan tersebut akan berakibat pada melemahnya daya beli masyarakat, sehingga penjualan hasil industri merosot.

Industri garmen terancam gulung tikar

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)  Semarang Agung Wahono mengatakan kenaikan TDL sebesar 10 persen, akan menyebabkan harga produk pakaian jadi atau garmen naik dalam persentase yang sama karena komponen energy khususnya listrik mencakup sekitar 20 persen dari total biaya produksi.

“Diindustri hulu, listrik mencakup sekitar 20 persen dari biaya produksi sehingga harga produk akhir bisa naik 10 persen, kondisi ini tentunya membuat produk local semakin tidak memiliki daya saing, apalagi dengan membanjirnya produk garmen dari China,” tuturnya.

Dia menilai, kebijakan pemerintah tersebut tidak pro investasi dan akan berdampak pada runtuhnya industri padat karya di seluruh penjuru negeri. Menurut dia, jika terus tertekan dengan berbagai kebijakan, pengusaha tentu akan menutup usahanya dan beralih ke jenis usaha lain yang lebih menguntungkan misalnya menjadi pedagang barang impor, tanpa menanggung beban produksi.

“Ya kita tunggu saja industri garmen gulung tikar, jutaan karyawan menganggur karena perusahaan tidak berproduksi lagi, dan produsen beralih menjadi pedagang barang impor,” katanya.  

Agung menuturkan jika hal itu benar-benar terjadi, maka industri dalam negeri akan semakin tidak memiliki daya saing dengan produk impor yang akan semakin memenuhi pasar local.

Dia mengimbau pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan TDL, untuk melindungi industri dalam negeri.
Caption: GULUNG TIKAR: Industri garmen di Jateng terancam gulung tikar, jika pemerintah menaikan tarif dasar listrik (TDL) mengingat tingginya biaya produksi. Di industri hulu, komponen listrik mencakup 20 persen dari keseluruhan biaya produksi, sehingga kenaikannya sangat memukul sejumlah sektor padat karya.  ***

Newer Post Older Post