Kenaikan BBM Bebani APBD

HMI IAIN Walidongo Semarang melakukan aksi demo menolak kenaikan harga BBM di Jalan Pahlawan, kemarin. Mereka menuntut jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM maka rezim SBY-Boediono harus turun

KENAIKAN BBM dikhawatirkan akan membebani beban belanja APBD karena kenaikan BBM biasanya diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan lainnya. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Ari Purbono mengatakan pemkot harus mengantisipasi lebih awal terhadap imbas kenaikan tersebut.

Ia mengatakan proses kenaikan harga BBM ini belum menunjukkan sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dampaknya Pemda belum banyak melakukan antisipasi.

“Seperti halnya di Semarang, meski beban belanja akan semakin naik diharapkan tidak ada efisiensi pada sarana publik, sehingga pelayanan pada masyarakat serta pembangunan juga tetap berjalan tanpa mengurngi spek atau kualitasnya,” ungkapnya usai menghadiri Musrenbang kemarin.

Ia menambahkan kenaikan BBM ini tentu akan sangat berdampak bagi pemda,sebab itu perlu antisipasi awal. Sebab tidak menutup kemungkiann dengan naiknya BBM, tariff dasar listrik (TDL) juga akan ikut naik, terlebih lagi PDAMjuga akan ikut naik tarifnya.

Wakil DPRD Kota Semarang Ahmadi mengatakan terdapat beberapa opsi yang bisa dilakukan yakni mempercepat pembahasan APBD Perubahan atau melalui Peraturan Walikota terkait penyesuain harga tersebut.

“Hal ini pernah terjadi pada Pemerintah Pusat dimana pembahasan APBN Perubahan dilakukan dua kali dalam setahun yang juga karena kenaikan BBM,” ujarnya.

Opsi tersebut ungkapnya untuk antisipasi sebab kenaikan BBM ini terjadi pada semester pertama. Pada waktu yang sama, pelaksanaan program pembangunan kaitannya dengan kegiatan infrastruktur juga dimulai. Jika tidak segera dilakukan penyesuaian atau dengan kata lain menunggu jadwal normal pembahasan APBD, dikhawatirkan akan memengaruhi kualitas pekerjaan fisik.

Menanggapi hal itu Walikota Soemarmo HS mengatakan akan ada standar harga yang diubah, hal itu bisa dilakukan melalui Perwal agar tidak mengurangi kualitas pembangunan. Sebab menurutnya jika dilakukan percepatan pembahasan APBD Perubahan jelas tidak memungkinkan.

Terkait dengan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai antisipasi kenaikan BBM oleh pemerintah Pusat, Soemarmo mengaku belum tahu secara persis. “Besok (hari ini-red) baru ada pertemuan dengan Wakil Presiden bersama seluruh kepala daerah untuk membahas, jadi belum tahu,” ujarnya.

Menolak
Sementara, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jateng Bambang Eko Purnomo mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi tidak perlu dilakukan oleh pemerintah pusat.
    

“Kenaikan BBM, jika hal itu tidak terlalu penting banget, memang sebaiknya tidak perlu dinaikkan,” katanya saat menemui para pengunjuk rasa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) IAIN Walisongo di depan gerbang DPRD Jateng, kemarin
    

Anggota Komisi C DPRD Jateng tersebut menambahkan,  rencana kenaikan harga itu justru mampu memicu angka inflasi. Apabila inflasi naik, kata dia, maka harga-harga kebutuhan pokok masyarakat lainnya akan ikut meningkat.

Bambang berjanji akan mengajukan surat pernyataan bersama soal penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi kepada Pimpinan DPRD. Selanjutnya, surat itu akan segera dikirimkan ke DPR RI sebagai bentuk pernyataan sikap antara dewan dan masyarakat di Jateng.(pru/ano-17)

Newer Post Older Post