E-KTP Terhambat Daya Listrik

KTP BIASA: Karena pelayanan e-KTP terkendala listrik, warga membuat atau melakukan perpanjangan KTP dengan sistem SIAK atau ‘KTP biasa’

GROBOGAN- Ada-ada saja masalah yang menghambat e-KTP. Di berbagai daerah, program ini terhambat beragam masalah. Di Grobogan setali tiga uang. Mayoritas kecamatan belum bisa memberi pelayanan e-KTP dengan alasan daya listrik tidak mencukupi.

“Untuk mengoperasikan program e-KTP dibutuhkan daya listrik sedikitnya 3.500 kilowatt (kw). Padahal rata-rata terpasang hanya 900 kw,” terang Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Grobogan Rochadi SH didampingi Kabid Pendaftaran Penduduk Drs Masrikhan MSi, kemarin (10/4).

Menurut dia, daya sebesar itu dibutuhkan untuk mengoperasikan beragam alat seperti dua unit komputer, perekam tanda tangan, foto, sidik jari, dan perekam iris mata. Perangkat tersebut sudah tiba di semua kecamatan. Namun hingga pekan kedua April 2012 ini, baru tiga kecamatan yaitu Klambu, Geyer, dan Penawangan yang siap memberi pelayanan pembuatan e-KTP.

'Beberapa kecamatan mengaku belum siap. Padahal anggaran melalui APBD Grobogan 2012 sudah ada. Kami juga tidak berwenang memerintahkan camat, karena mereka bukan bawahan kami. Dengan demikian, 16 kecamatan yang belum bisa melayani E-KTP masih menggunakan pelayanan KTP lama yang dicetak melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK),'' ujar Rochadi.

Pemkab melalui Dispendukcapil, lanjut Rochadi, telah  menganggarkan Rp 10 juta untuk masing-masing kecamatan guna  biaya pembuatan sekat antarruang dan ruang tunggu, ditambah anggaran untuk membeli genset, serta biaya pemasangan listrik sekitar Rp 14 juta.

Jika kendala tersebut tidak segera ditangani, target e-KTP yang ditentukan pemerintah pusat sebanyak 80% dari jumlah penduduk yang memenuhi syarat ber-KTP, dikhawatirkan tidak terpenuhi. Di Kabupaten Grobogan, penduduk yang memenuhi syarat memiliki KTP ada 1.106.592 jiwa. Dari jumlah itu, Pemkab menganggarkan sekitar Rp 1 miliar.

''Anggaran itu hanya cukup digunakan untuk perekaman jumlah penduduk sekitar 600 ribu jiwa, serta untuk sosialisasi dan operasional kegiatan. Padahal targetnya harus bisa mencetak sekitar 880 ribu jiwa atau KTP. Kekurangan dana akan kami ajukan pada perubahan ABD Grobogan 2012 nanti,''  kata Masrikhan. (K11-JBSM/16)

Newer Post Older Post