Gubernur: Guru Jangan Nglokro

GUBERNURAN – Di era gemerlapnya tingkat ekonomi sebagian orang, meski itu hasil korupsi, masih ada warga negara yang berpenghasilan Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu per bulan. Ironisnya, sosok yang mengalami itu adalah para pendidik atau guru yang berada di daerah pinggiiran.

Masih minimnya tingkat kesejahteraan guru merupakan cerita klise yang kini masih terjadi. Hal itu pun diakui oleh Gubernur Jateng Bibit Waluyo, tanpa memberikan solusi yang memuaskan bagi sejumlah guru swasta sekarang ini.

Dalam sambutannya saat Harlah Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Jateng ke-6 di halaman DPRD Jateng pada Minggu (20/5), Bibit mengakui belum semua guru memperoleh kesejahteraan yang cukup. Namun, menurut dia, selama ini pemerintah telah berusaha memberikan perhatian yang sama baik guru swasta maupun guru negeri.

Untuk itu, ia meminta, guru tak perlu banyak mengeluh. Karena, pemerintah juga masih berusaha terus memikirkan persoalan tingkat kesejahteraan tersebut.

“Guru jangan berhenti di tengah jalan. Jangan nglokro. Masalah kesejahteraan guru itu (masih) dipikirkkan oleh pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, memang jumlahnya tak banyak, berapapun harus disyukuri,” pintanya.

Ia juga menegaskan, selama ini Pemprov Jateng telah memberikan kepada guru swasta berupa pemberian bantuan gaji sebesar Rp 175.000/bulan untuk seribu orang guru swasta. “Memang, jumlah bantuan itu tidak besar karena angkanya juga disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah,” katanya lagi.

Sementara, Ketua PGSI Jateng Muh Zen meminta pemerintah kabupaten/kota juga harus mempunyai kepedulian terhadap guru-guru swasta. Terlebih, sebagian besar guru di daerah merupakan guru yang masih berstatus swasta ataupun honerer.

“Sampai sekarang, alokasi dari kabupaten/kota masih minim. Padahal, guru swasta itu salah satu pokok penyumbang kesuksesan peningkatan kualitas pendidikan di daerah,” kata Zen.

Ia juga mengungkapkan, dari sekitar 174.000 guru swasta di Jateng, sebagian besar masih menerima pendapatan yang jauh dari layak. Bahkan, lanjut dia, tak sedikit guru swasta di daerah pinggiran yang hanya mendapatkan penghasilan Rp 100.000 – Rp 200.000/bulan.

“Saya berharap pemerintah bisa memberikan kesempatan peningkatan kualitas SDM guru dengan memberikan fasilitas berupa beasiswa dan bantuan lainnya,” harap Anggota Komisi E DPRD Jateng itu.(ano/12)

Newer Post Older Post