Minim, Kepedulian Lingkungan di Jateng

SEMARANG – Kalangan dewan menilai tingkat kepedulian terhadap lingkungan hidup di Provinsi Jateng masih sangat minim. Hal itu dapat terlihat dari rendahnya angka persentase anggaran untuk sektor lingkungan hidup dalam APBD.

Demikian diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD sekaligus Ketua Kaukus Lingkungan DPRD Jateng, Abdul Fikri Faqih, saat talkshow salah satu radio swasta di Semarang, kemarin. Ia mengatakan, selama ini sektor lingkungan hidup belum mendapatkan prioritas anggaran dalam APBD.

“Selama ini, angka persentasenya tidak lebih dari 0,9 persen untuk sektor lingkungan hidup dalam APBD Jateng,” katanya.

Rendahnya angka persentase itu, lanjut dia, tidak hanya dalam APBD Jateng. Namun juga terjadi dalam anggaran lingkungan hidup di tingkat pusat dan kabupaten/kota.

”Data yang saya dapat, anggaran lingkungan hidup dalam APBN juga tidak mencapai angka 1 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi di negara maju, maka anggaran untuk sektor lingkungan sudah lebih dari 10 persen,” ungkapnya.

Ditanya sikap DPRD atas persoalan tersebut, ia menjawab, kalangan dewan mampu mengalokasikan anggaran lebih besar. Namun, kalangan dewan juga menuntut kejelasan prioritas anggaran tersebut dari dinas terkait.

”Kalau dinas terkait sudah membuat prioritas yang jelas soal sektor lingkungan yang harus ditangani, bisa saja ke depan anggarannya ditingkatkan,” ungkapnya lagi.

Minim SDM
 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jateng, Djoko Sutrisno menjelaskan, saat ini sektor lingkungan hanya mendapat alokasi anggaran dana Rp 26 miliar atau 0,34% dari total APBD Jateng 2012. Ia juga menyadari angka tersebut masih rendah untuk mengatasi sejumlah kendala seperti minimnya jumlah sumber daya manusia (SDM) tenaga pengawas.

“Saat ini, kita hanya memiliki 11 orang tenaga pengawas. Mereka harus melakukan pengawasan lingkungan seluruh wilayah Jateng. Dari angka itu, lima di antaranya bertindak sebagai penyidik.

Ditambahkannya pula, “selama ini, BLH hanya mampu memberikan sanksi administrasi sebanyak 16 perusahaan. Kita sendiri juga belum bisa memantau pencemaran yang dilakukan pabrik-pabrik besar di seluruh Jateng karena minimnya tenaga pengawas itu.”(ano/12)

Newer Post Older Post