Minta Harga Tanah Proyek Tol Dinaikkan, Warga Lemah Ireng Geruduk Dewan

GERUDUK: Warga Desa Lemah Ireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang mendatangi DPRD Jateng dan diterima Wakil Ketua DPRD Jateng, Fikri Fakih dan Sekertaris Komisi A Syamsul Bahri. Mereka meminta perlindungan hukum karena harga ganti rugi yang ditetapkan tim pembebasan tanah terlalu rendah, kemarin. (Foto: Harsem/Cun Cahya)

GEDUNG BERLIAN – Karena sudah merasa tak tahan dengan adanya intimidasi dari oknum soal harga tanah, sejumlah warga Lemah Ireng, Bawen menggeruduk Gedung Berlian. Mereka memohon kalangan dewan agar proyek pembangunan tol ruas Semarang-Ungaran yang tengah dijalankan Pemprov Jateng dapat dihentikan sementara.

WAGA Lemah Ireng, Bawen, Kabupaten Semarang minta Pemprov menghentikan proyek jalan tol ruas Semarang-Ungaran. Permintaan warga didasarkan atas penawaran harga tanah yang dilakukan Tim Pengadaan Tanah (TPT) proyek tol Semarang-Ungaran yang konon tidak sesuai harga pasaran. Warga menilai harga yang ditawarkan itu sangat rendah sehingga sangat merugikan pemilik tanah yang terkena proyek tol.

“Kita memohon dikaji ulang, karena harga yang ditawarkan beda dengan harga pasaran. Menurut saya angkanya tidak adil. Dimohon pula, ada pemotongan biaya sertifikasi. Karena, warga yang dapat ganti untung akan dikenakan biaya lebih tinggi pula saat melakukan pengurusan sertifikat tanah. 

Termasuk bagi warga yang sisa lahannya terkena tol, bagaimana kejelasannya. Kita inginnya tanah itu sekalian dibeli saja,” kata Kusman Sutiyono, salah satu perwakilan warga Lemah Ireng yang hadir di ruang rapat, kemarin.

Ia juga menilai harga tanah yang ditawarkan sejak 2008 sampai dengan sekarang tidak mengikuti harga pasaran, yakni Rp 80.000/m². Angka tersebut, kata dia, sangat merugikan pemilik tanah karena tanah itu sendiri merupakan lahan produktif pertanian.

“Kita mintanya Rp 300.000 per meter persegi, karena itu tanah produksi pertanian,” jelasnya.
Senada dengan itu, kuasa hukum Warga Lemah Ireng Heri Sulistyono juga mengatakan, sampai sekarang warga masih ditakuti-takuti oleh oknum soal sistem konsinyasi yang ditempuh pemprov. Untuk itulah, kata Heri, warga memohon agar proyek pembangunan tol ditunda dahulu.

“Selama ini, warga tidak memahami sistem konsinyasi tersebut. Jadi, sebelum ada pembayaran yang pas, sebaiknya ditunda dulu proyeknya,” kata Heri.

Dipaparkannya pula, “secara zonasi, warga menginginkan harga tanah sesuai pasaran. Seperti di zona satu dari penawaran harga Rp 175 ribu per meter dapat menjadi Rp 400 ribu per meter persegi, zona dua dari penawaran Rp 115 ribu menjadi Rp 350 ribu, zona tiga dari Rp 90 ribu menjadi Rp 300 ribu, dan zona empat dari Rp 250 menjadi Rp 65 ribu per meter perseginya. 

Kita juga telah menyampaikannya melalui surat resmi ke Kepala TPT Semarang-Solo wilayah dua soal keberatan harga tersebut.”

Menanggapi permohonan warga itu, Wakil Ketua DPRD Jateng Abdul Fikri Faqih hanya bisa menjadwalkan pertemuan kembali dengan komisi yang menanganinya. “Akan kita serap aspirasi warga itu dan akan meminta Komisi D untuk menindaklanjutinya. 

Selain itu, kita juga akan menjadwalkannya dengan Komisi A bersama Biro Hukum untuk menindaklanjuti soal aturannya atau status hukum. Kita juga nggak senang ada diskusi panjang, yang penting persoalan itu bisa cepat diselesaikan,” harap Fikri.

Harga Final

Terpisah, Gubernur Jateng Bibit Waluyo menegaskan, harga yang ditetapkan itu telah final karena telah sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah. Menurut dia jika warga masih tidak bersedia dengan harga itu, maka pemprov akan menempuh jalur hukum melalui konsinyasi di pengadilan.

“Harga sudah sesuai karena kita mematok harga itu sendiri untuk keuntungan masyarakat, meski mereka harus kehilangan sebidang tanah. Mohon diingat, itu hanya untuk kemajuan Jateng. Bagi pengorganisir warga Lemahireng, seharusnya juga menyadari bahwa pembangunan jalan tol Semarang-Solo untuk kemajuan perekonomian Jateng. Tolong dipahami arti penting pembangunan,” tegas gubernur.(ano/12)

Newer Post Older Post