AMTI Desak Pengesahan RPP Tembakau

Wakil Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Boedidoyo dan Ketua Departemen Advokasi AMTI Soeseno dalam jumpa pers terkait dukungannya terhadap pengesahan RPP Tembakau, kemarin. (harsem/dok)

SEMARANG- Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia mendesak pemerintah segera menerbitkan regulasi tentang pengamanan produk tembakau yang adil dan berimbang, untuk memberi kepastian hukum bagi pelaku industri dan petani tembakau. 

Wakil Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Boedidoyo mengatakan pihaknya mendukung RPP tembakau sepanjang peraturan tersebut  adil dan berimbang, mengingat banyaknya pihak yang terlibat pada industri ini.

Dia menuturkan luasan lahan pertanian tembakau saat ini mencapai 200.000 hektare untuk nasional, di mana  sekitar 85.000 hektarnya berada di Jateng. Jika diasumsikan setiap hektarnya melibatkan lima petani, maka untuk Jateng sendiri luasan lahan tersebut menyerap 425.000 tenaga kerja dibidang pertanian tembakau. 

 “AMTI dengan berbagai elemen petani didalamnya tetap mendukung keputusan pemerintah. RPP tentang Pengamanan Produk Tembakau ini harus segera di sahkan untuk memberi kepastian hukum bagi pelaku industri,” katanya, kemarin. 

Dia menambahkan 90 persen hasil pertanian tembakau mampu diserap pabrikan local, sementara sisanya di ekspor ke berbagai negara terutama tembakau yang khusus untuk memproduksi cerutu. 

Untuk itu, insutri ini harus tetap didukung dengan adanya peraturan-peraturan yang adil dan berimbang dan menghormati semua kepentingan masyarakat. Dia menilai munculnya gejolak terkait RPP ini yang menimbulkan pro dan kontra salah satu diantaranya desebabkan oleh minimnya sosisalisasi kepada masyarakat. 

“Kalau semua pemangku kepentingan diberi penjelasan yang gamblang kemungkinan besar tidak akan terjadi gejolak sosial, seperti aksi penolakan RPP belum lama ini oleh petani tembakau, petani melakukan aksi karena adanya kekhawatiran jika pemerintah memberlakukan ketentuan konversi tanaman tembakau ke komoditas lain,” katanya. 

AMTI berharap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pengaturan dampak tembakau yang akan disahkan tidak di intrepretasikan sebagai bentuk pelarangan petani untuk menanam tembakau.

“Selama itu adil dan berimbang serta tidak melarang petani menanam tembakau, maka tidak masalah bagi kami. Namun kami tetap berharap apapun kebijakan pemerintah harus sejalan dengan keinginan kami yakni menyelamatkan kehidupan petani tembakau,” tegas Budidoyo yang juga Sekjen Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI).

AMTI sebagai organisasi yang beranggotakan petani tembakau tentu sangat peduli terhadap kehidupan petani. Dengan menanam tembakau tingkat kesejahteraan petani dapat terjamin,” kata petani tembaku asal Temanggung itu.

Ketua Departemen Advokasi AMTI Soeseno menilai, langkah pemerintah menerapkan RPP sudah tepat mengingat tingginya angka perokok anak di Indonesia. “Survey sebuah lembaga penelitian menyebutkan pada 2010 anak merokok mulai usia 14 tahun, sekarang usia 9 tahun sudah mengenal rokok,” katanya.

Karena itu, lanjutnya, penerapan pembatasan usia merokok di Indonesia sangat penting mengingat rokok hanya dapat dikonsumsi orang dewasa berusia 18 tahun keatas.

“Kami prihatin saat ini banyaknya anak merokok, Pemerintah harus segera mengeluarkan larangan ini, dengan adanya aturan pembatasan usia merokok,” ujarnya. (lna)

Newer Post Older Post