Kasus Raibnya Uang Kas RPH Penggaron Pelaku Penggelapan Diketahui

MAKIN RAMAI: Kondisi RPH Penggaron belum seramai yang diharapkan. Masih banyak lapak yang belum ditempati pedagang dengan alasan tempat yang sepi. Banyak pihak berharap tempat ini bisa makin ramai. Di tempat ini pula muncul kasus penggelapan uang kas yang kini ditangani pihak kepolisian.
(Foto: Harsem/Cun Cahya)

SEMARANG - Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polrestabes menyatakan telah mengantongi tersangka kasus raibnya uang kas sebesar Rp 437 juta milik Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Budidaya Hewan Potong (BHP) Penggaron.

PENYIDIK Polrestabes mengategorikan kasus raibnya uang kas milik Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Penggaron  sebagai kasus penggelapan. Beberapa saksi telah diperiksa, dan kini identitas pelaku penggelapan sudah di tangan petugas.

“Uang kas sejumlah Rp 437 juta tersebut adalah hasil pemotongan uang “kecil” dari berbagai alokasi. Hal itu telah berlangsung selama bertahun-tahun. Yang bersangkutan telah mengakui bila uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi,” terang Kasat Reskrim AKBP Augustinus Berlianto Pangaribuan didampingi Kanit Tipikor Polrestabes, AKP Bejo Sutaryono, kemarin.

Namun demikian, Kasat Reskrim masih enggan membeberkan nama calon tersangka yang dimaksud. Keterangan saksi-saksi telah mengarah kepada salah seorang pegawai di perusahaan daerah tersebut. “Memang belum ditetapkan tersangka, karena masih menunggu hasil koordinasi dan pemeriksaan BPKP,” terangnya.

Hasil pemeriksaan dari empat saksi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, pegawai tersebut menggunakan uang kas tersebut secara bertahap selama bertahun-tahun. “Sehingga sampai saat ini, kasus ini cenderung mengarah sebagai kasus penggelapan,” katanya.

Empat saksi yang telah diperiksa, masing-masing Kepala Sekretariat, Kepala Staf Pengawas Intern (SPI) dan Direktur Utama Perusda RPH dan BHP Kota Semarang Sutrisno Jatmiko, dan Kepala Urusan Keuangan Perusda RPH dan BHP Penggaron Kota Semarang, Astuti.

“Meski dalam pemeriksaan sudah ada yang mengaku menggunakan uang tersebut, tetapi kami masih akan melakukan gelar intern bersama pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah. Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah ada kerugian negara atau tidak,” tambahnya. (abm/12)

Newer Post Older Post