Kawasan Kampus Diharapkan Bebas Rokok

 SAMPAIKAN PAPARAN: Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Undip, Dra VG Tinuk Istiarti M Kes sedang memberikan paparan Kawasan Kampus Antirokok .(HARSEM/JBSM/RANIN AGUNG)

UNGARAN- Dalam rangka memperoleh masukan dari masing-masing perguruan tinggi (PT) yang telah difasilitasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2012, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mengumpulkan perwakilan 70 PT Negeri/ Swasta di Jawa Tengah untuk mengikuti Workshop Review Fasilitasi Klinik Konsultasi Berhenti Merokok dan Kawasan Bebas Rokok di Kampus, Rabu (11/7) malam.

Bertempat di Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2PNFI) Regional II Semarang, di Ungaran, selain mendiskusikan hasil kajian di lapangan selama dua hari, peserta juga mendapatkan paparan dari birokrasi, pakar kesehatan, ilmuwan di bidang pendidikan dari Undip Semarang.

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Undip, Dra VG Tinuk Istiarti M Kes mengatakan, pihaknya sebelumnya telah melaksanakan tiga tahapan meliputi sosialisasi, pemberian fasilitas seperti bilik antirokok, dan pelatihan manajemen klinik berhenti merokok. Berdasarkan data, hingga kini sudah ada 40 bilik antirokok yang tersebar di 40 PT di Jawa Tengah, sedangkan jumlah klinik berhenti merokok telah diterapkan pada 55 PT.

"Kami berharap semua perguruan tinggi di Jawa Tengah dapat memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan pemerintah semaksimal mungkin, artinya kawasan kampus dapat terbebas dari asap rokok dan memberikan dampak pada lingkungan sekitarnya. Bila ada keluhan dan masukan dari perwakilan yang hadir, kami meminta untuk melaporkannya melalui forum ini," katanya.

Dijelaskan, program kawasan bebas rokok di kampus telah dirintis dari 2010 lalu. Khusus untuk kawasan kampus di Kota Semarang, pihaknya berencana akan menggunakan Perda Kawasan Anti Rokok yang baru dirumuskan di DPRD.

"Di Undip, bila ketahuan merokok di kawasan kampus maka akan didenda Rp 50 ribu. Untuk mendukung program kawasan bebas rokok di kampus, kami telah memiliki satgas dan ketentuan tetap," jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Drs Kunto Nugroho HP M Si, dalam sambutannya mengatakan, masukan dari masing-masing PT sangat diperlukan dalam menyukseskan program pemerintah tersebut. Pihaknya berjanji akan selalu memonitoring perkembangan yang terjadi di lapangan. (H86/JBSM/15)

Newer Post Older Post