Pedagang Pasar Kumpulkan Koin untuk Gedung KPK

AKSI SUMBANGAN DANA : Sejumlah aktfis dari KP2KKN melakukan aksi mengumpulkan uang melalui sumbangan dari rakyat untuk KPK. Aksi yang dilakukan di Bundaran Tugu Muda sebagai bentuk aspresiasi atas respon kurang positif DPR pada usulan pembangunan Gedung KPK. (Foto : Harsem/INDRA)

SEMARANG- Penolakan rencana pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh kalangan DPR RI memantik reaksi dari berbagai elemen masyarakat. DPR pun dituding tidak pro rakyat dan tidak mendukung program pemberantasan korupsi.

Reaksi yang cukup menyedot perhatian dilakukan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah. Sejumlah aktivis rela turun ke jalan untuk “ngosek” recehan di kawasan Bundaran Tugu Muda, Kamis (28/6) siang. Penggalangan dana tersebut dilakukan demi terlaksananya pembangunan gedung KPK.

“Jangan sampai negara dipermainkan politisi yang tidak berpihak kepada pemberantasan korupsi. Kami tidak habis pikir, sebenarnya apa yang ada di benak sejumlah anggota DPR sehingga belum mencabut tanda bintang dalam proyek pembangunan gedung baru KPK tersebut,” ujar Koordinator Aksi KP2KKN Windy Setiawan di sela-sela aksi, Kamis (28/6). 

Padahal, pemerintah telah menyetujui pembangunan tersebut dengan skema multiyears. Namun yang terjadi, beberapa politisi justru mementahkan rencana tersebut dengan mencari-cari alasan yang tidak masuk akal, mulai alasan KPK sebagai lembaga Ad Hoc hingga alasan menghemat keuangan negara.

Dikatakan Windy, alibi sejumlah anggota DPR tersebut tidak bisa dibenarkan. Pemahaman mereka mayoritas meletakkan KPK sebagai lembaga Ad Hoc yang sifatnya sementara adalah sangat keliru.

Karena dalam bahasa latin, lanjut Windy, pengertian Ad Hoc sendiri mengandung arti “dibentuk untuk satu tujuan”. “Jadi, pemahaman para politikus yang menganggap KPK sebagai lembaga Ad Hoc yang hanya bersifat temporer atau sementara adalah sesat,” katanya.

Sementara alasan politisi komisi III terkait penolakan pembangunan gedung tersebut karena menghemat anggaran keuangan itu sangat berbanding terbalik dengan realitas yang terjadi saat ini. 

“Tengok saja, mereka menyetujui pembangunan Wisma Atlet Rp 200 miliar, Vaksin Flu Burung Rp 900 miliar, Hambalang Rp 2,5 triliun dan proyek-proyek yang tidak jelas sisi manfaatnya. Lalu mengapa anggaran untuk gedung KPK tidak disetujui? Sama artinya, KPK disuruh lari tapi kakinya diikat,” katanya.

Maka dari itu, KP2KKN akan mengajak seluruh elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil “Koin Untuk KPK”. “Kami akan menggalang dana hingga dua minggu ke depan. Uang hasil penggalangan akan kami serahkan KPK untuk dukungan pembangunan tersebut,” katanya.

Masyarakat tidak lagi bisa duduk manis dan menunggu datangnya ilham kepada para politisi untuk menyetujui pembangunan gedung tersebut. “Maka sudah saatnya masyarakat bergabung dalam gerakan donasi pembangunan Gedung KPK yang kelak akan menjadi gedung rakyat, menggantikan Gedung Senayan,” kata Windy.
 

Pedagang Pasar
 

Tak ketinggalan, para pedagang di Pasar Purwogondo, Perbalan, Semarang, juga melakukan aksi pengumpulan dana Kamis (28/6) sekitar pukul 09.30.

 Kegiatan itu merupakan bentuk dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembangunan gedung baru  yang belum juga dikabulkan Komisi III DPR RI. Dengan menggunakan dua buah kardus beberapa perwakilan pedagang berkeliling ke seluruh area pasar untuk mengumpulkan koin peduli KPK tersebut.

 Suasana tolernasi serta kebersamaan mewarnai aksi solidaritas tersebut. Tak jarang, sebagian pedagang secara suka rela memberikan uang koin berlebih. Kegiatan yang berjalan sekitar satu jam itu akhirnya berakhir dengan perhitungan Rp 75 ribu uang yang terkumpul.

Salah satu pedagang Ponirah (45) mengatakan, dirinya sangat mendukung KPK untuk memiliki gedung baru. Menurutnya, dengan memiliki fasiltas tersebut kinerja para pemberantas korupsi itu akan maksimal. "Karena itulah kami rela sisahkan uang receh untuk membantu, meski jauh dari kata cukup," ungkapnya saat ditemui disela-sela kegiatan, kemarin.

Ponirah mengungkapkan, pengumpulan koin yang dilakukan para pedagang diharapkan menjadi cambuk kepada pemerintah untuk mengabulkan pembangunan gedung. 

"Pemerintah lebih peka, pemberantasan korupsi maksimal biar rakyat tidak susah terus," ujarnya. Hal senada diungkapkan Sriatun pedagang sayur di Pasar tersebut. Meski tidak tahu secara rinci kinerja KPK dan kegunaan gedung baru nantinya. Namun dirinya tetap mendukung apa yang dilakukan KPK. "Itung-itung nyumbang, yang penting orang korupsi cepat ditangkap," imbuhnya. (abm-JBSM/11)

Newer Post Older Post