Jatah Raskin Tiga Bulan Hilang

 DIANGKUT: Perwakilan RT mengangkut jatah raskin (beras miskin) dar rumah Kades Kedungkarang Wedung, Mugdi. (HARSEM/SUKMA WIJAYA)

DEMAK-Sudah tiga bulan warga relokasi Sungai Wulan Demak II (SWD II ) di Desa Kedungmutih Wedung tidak menerima jatah raskin (beras miskin). Warga menuduh Kades Kedungkarang Wedung Mugdi bertanggung jawab atas raibnya jatah raskin mereka.

KETUA RT 13 RW 01 Desa Kedungmutih Wedung, Ofitakul Arham mengatakan, sudah tiga bulan atau 4 kali pencairan jatah, warga tak menerima raskin. Mulai bulan Juni hingga Agustus 2012, Raskin sebanyak 55 RTS (rumah tangga sasaran) tidak diberikan kepada yang berhak.
 

“Warga kami sebanyak 110 KK, namun yang dapat raskin 55 RTS. Selama tiga bulan kami tak menerima jatah raskin,” ungkap Ofitakul didampingi warganya Nur Kholis (40), di balai Desa Kedungmutih.
 

Menurut Kades Kedungmutih, H Hamdan jatah rwarga relokasi memang sudah tidak ada. Ini merupakan hasil pendataan RTS oleh BPS (Badan Pusat Statistik) yang menyebutkan warga relokasi SWD II menempati lahan PSDA Kudus yang masuk wilayah Desa Kedugkarang. Oleh BPS, jatah raskin dialihkan masuk Desa Kedungkarang.
 

Tetapi dalam pelaksanaannya, warga relokasi tidak dianggap sebagai warga Kedungkarang sehingga jatah raskin tak pernah sampai ke warga relokasi kendati di dalamnya terdapat nama-nama RTS yang berhak. “Padahal 55 RTS tersebut warga Kedungmutih kenapa jatah raskin masuk Desa kedungkarang,” tanya Hamdan.
 

Hamdan meminta Kades Kedungkarang agar bersedia menyalurkan raskin yang menjadi hak warga relokasi. Juga diminta pertanggungjawabannya selama tiga bulan soal jatah raskin milik warga yang belum disalurkan.
 

Selain jatah 55 RTS di lokasi relokasi, jatah bagi 37 RTS warga Kedungmutih juga juga hilang. Belakangan data tersebut masuk Jepara, karena wilayahnya masuk Jepara kendati KTP/KK dan pajak PBB masuk Demak. Jika jatah raskin warga relokasi dikembalikan ke Desa Kedungmutih, Hamdan meminta pertanggun-jawaban raskin yang hilang tersebut.
 

Terpisah, Kades Kedungkarang, Mugdi menolak dituduh menyerobot jatah raskin milik warga relokasi. Dia sudah menyarankan beberapa kali kepada ketua RT untuk mengambilnya. Mugdi memanggap soal raskin tersebut bukan masalah serius, sehingga dia santai saja.
 

“Setiap penyaluran raskin, perwakilan RT datang dan membeli jatah raskin sesuai aturan satu sak berisi 15 kg seharga Rp 20 ribu per sak,” tandasnya.
 

Persoalan warga relokasi di wilayah itu sudah lama terjadi. Pemerintah belum bisa berbuat banyak untuk mengakumodir kepentingan warga relokasi tersebut. (swi/16) 

Newer Post Older Post