Bakal Calon Kaur Desa Diminta Hindari Politik Uang

(HARSEM/JBSM/ROSYID RIDHO)
FOTO BERSAMA: Kepala Desa Surokonto Kulon dan panitia P5D foto bersama setelah menyepakati untuk menciptakan pemilihan kaur desa setempat yang bebas dari aksi politik uang

KENDAL - Desa Surokonto Kulon, Kecamatan Pageruyung pada 10 Oktober mendatang akan melakukan pemilihan kaur umum desa setempat. Para bakal calon yang kaur yang telah mengambil formulir diharapkan bisa menghindari politik uang demi memenangkannya dalam pemilihan tersebut. Sebab, tanpa adanya money politic, akan memberikan pembelajaran pemilihan yang jujur terhadap warga.

Tokoh masyarakat Desa Surokonto Kulon, Danuri mengatakan, dengan tidak adanya bakal calon yang membagi-bagikan uang kepada pemilik hak suara, bakal membawa desa tersebut mencoba berdemokrasi di tingkat desa. Menurutnya, dia ingin masyarakat bisa memanfaatkan momen pemilihan kaur umum Desa Surokonto Kulon sebagai ajang belajar berdemokrasi. ''Pemilihan tersebut merupakan momen untuk belajar demokrasi,'' kata dia, Kamis (27/9) pada acara kesepakatan bersama antara panitia dan kades untuk menyepakati tidak adanya politik uang.

Ketua panitia Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Desa (P5D) Desa Surokonto Kulon mengatakan, hingga kemarin empat bakal calon kaur sudah mengambil formulir pendaftaran. Empat orang itu adalah Sujarwo, Triyono, Sutrisno, dan Agam. Dari empat calon, hingga kemarin baru dua orang yang telah mengembalikan formulir, yaitu Sujarwo dan Sutrisno. ''Batas akhir pengembalian formulir Jumat (28/9),'' terangnya.

Kades Surokonto Kulon, Sutar, menambahkan, pihaknya bersama panitia serius untuk menggelar pemilihan kaur umum desa tersebut yang bebas dari politik uang. Menurutnya, panitia penyelenggaraa telah berupaya menekan adanya politik uang dengan cara memasang spanduk hindari politik uang dalam pemilihan kaur mendatang serta menyebar brosur-brosur.

''Pengalaman yang sudah-sudah, tetangga desa sewaktu ada pemilihan kaur, kabarnya terjadi politik uang. Bahkan kabar yang saya dengan satu suara dihargai Rp 1 juta. Kami ingin pada pemilihan kali ini bisa murni dan bebas dari politik uang. Itu semua juga demi kebaikan dan kemajuan desa,'' katanya. (H36/JBSM/15)

Newer Post Older Post