Busro Soal Revisi UU KPK DPR Jangan Balas Dendam

( harsem/dok )

JAKARTA- DPR segera membahas revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatur tentang kewenangan yang melekat pada lembaga superbody itu. Bahkan revisi UU itu sudah masuk prolegnas dan segera disahkan tahun ini.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas membeberkan sejumlah fakta agar para elite politik di DPR dapat secara jujur menilai fakta sosial yang terjadi sebagai dampak dari tindak pidana korupsi.

"Pertama, korupsi semakin sistemik, memperparah kemiskinan rakyat dan permanen gejalanya. Sementara DPR menyatakan KPK itu ad hoc. Pernyataan ini ngawur karena di dalam risalah UU KPK tidak ada kata KPK ad hoc," kata Busyro melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta,  kemarin.

Kedua, bentuk korupsi yang mengalami penguatan adalah korupsi politik, ditandai sejumlah anggota DPR dan DPRD dalam kasus Banggar dan revisi APBD.

Ketiga, potensi APBN, APBD dan kekayaan sumber daya alam semakin terancam untuk dijadikan tambang finansial terkait pemilu 2014.

Keempat, KPK sebagai user UU 30 tahun 2002 tidak merasa perlu sedikit pun untuk merevisinya. 240 Terdakwa yang dikirim KPK ke meja hijau berhasil 100 persen. Pencegahan juga semakin menghasilkan target, sehingga potensi korupsi bisa dicegah.

 "Maka, jika ada beberapa anggota DPR dan DPRD diproses KPK itu adalah oknumnya, walaupun agak banyak. Semoga jangan balas dendam atau membalasnya melalui kekuasaan Dewan untuk melumpuhkan KPK sebagai aset negara dan rakyat. Jika pembalasan tetap digencarkan melalui dan atas nama DPR, itu terjadi contempt of parliament oleh oknum-oknum DPR itu, mereka juga mengkhianati amanat rakyat," ujar Busyro.

Kendati begitu, Busyro mengatakan KPK akan maksimal mengimbangi upaya pelemahan itu dengan membangun dialog dan diskusi bersama elemen kampus, ormas agama, LSM, pusat-pusat studi sebagai tulang punggung masyarakat sipil.

"Saya yakin Allah SWT pasti berpihak kepada siapa pun yang benar dan jujur dalam berpihak pada perlawanan korupsi sebagai wujud kemaksiatan politik Parlemen," ujarnya. (VIVA/19)

Newer Post Older Post