UU KPK Tak Berlaku Seumur Hidup

( HARSEM/DOK )

JAKARTA– Ketua DPR Marzuki Alie kembali mengatakan, revisi Undang-Undang adalah hal biasa yang dilakukan demi perbaikan. Hal itu berlaku pula bagi UU KPK yang draf revisinya saat ini tengah dikaji oleh Badan Legislasi DPR.

“Semua Undang-Undang pasti direvisi. Itulah perjalanan dan dinamika dalam berbangsa dan bernegara,” ujar Marzuki di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin. Menurut politisi Demokrat itu, UU harus disesuaikan dengan situasi dan zaman.

UU, tegas Marzuki, tidak bisa berlaku seumur hidup. “Pasti ada periodisasi. Sementara soal urgen atau tidaknya, tergantung siapa yang mengajukan,” kata dia. Marzuki yakin apabila RUU KPK memperlemah kewenangan KPK, maka akan banyak anggota DPR yang menolak RUU itu pada rapat paripurna DPR.

 “Jika memang revisi itu dimaksudkan untuk pelemahan, nantinya tidak akan gol,” ujar Marzuki. Oleh karena itu, menurutnya, revisi UU KPK tidak perlu dikhawatirkan berlebihan oleh berbagai pihak.

Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, draf RUU KPK bisa diterima, ditolak, atau ditunda oleh Baleg. Revisi UU KPK akan disesuaikan dengan kebutuhan KPK. 

“Kami akan bertanya kepada KPK, sejauh mana UU yang sudah ada berperan terhadap kinerja KPK, apakah UU itu sudah cukup, masih kurang, atau malah terlalu berat,” ujar Dimyati.

Sampai saat ini, Baleg baru mengkaji substansi RUU KPK. Dimyati mengungkapkan, beberapa poin dalam RUU KPK disinyalir justru melemahkan KPK, misalnya terkait penyadapan yang harus memperoleh izin Pengadilan Negeri, dan usul pembentukan Dewan Pengawas KPK.

“Kalau KPK akan menyadap orang yang dalam perjalanan kereta dari Jawa Timur ke Jakarta, lantas ini pakai izin pengadilan mana? Lalu bagaimana kalau yang disadap itu hakim? Pemberian izin penyadapan kalau makin banyak birokrasi, ya makin bocor,” kata politisi PPP itu. (VIVA/19)

Newer Post Older Post