Anwusa Batal Disuntik Modal

DITANDATANGANI : Tiga Raperda yang disetujui ditandatangani bersama, di antaranya oleh Bupati Demak 

DEMAK- Pansus C menolak penambahan modal pemkab kepada Perusda Anwusa, karena tak bisa memberikan kontribusi ke PAD.

Kendati banyak usulan untuk tambah-kurang isi draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), DPRD  Demak tetap mengesahkan tiga Raperda. Kamis (22/11). Tiga Raperda itu, yaitu Raperda tentang Ijin Usaha Jasa Kontruksi, Raperda pembentukan lembaga penyiaran publik lokal radio publik Demak, dan Raperda penyertaan modal Pemkab kepada badan usaha milik daerah (BUMND), telah sepakat disetujui oleh dewan.

Dalam Raperda penyertaan modal muncul desakan Pansus C DPRD menolak penambahan modal kepada Perusda Anwusa (Aneka Wira Usaha) Demak, sebab sejak berdirinya Anwusa, Pemkab telah menggelontorkan modal mencapai Rp 32,5 miliar, namun Anwusa tak bisa memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Betul, Pansus C menolak penambahan modal dari Pemkab kepada Perusda Anwusa, karena tak bisa memberikan kontribusi ke PAD,” kata Sekretaris Pansus C, Ahmad Mudhofar.  Selain itu Anwusa tak mengalami perkembangan usaha yang signifikan sehingga tidak diusulkan untuk menerima tambahan modal.

Ada juga wacana dari Pansus C, untuk menghapuskan unit-unit usaha pada Perusda Anwusa yang tak mendatangkan keuntungan, sehingga unit-unit usaha lain yang berpotensi mendatangkan keuntungan bagi PAD agar diprioritaskan.

Pemkab telah memberikan penyertaan modal kepada Perusda lain, kepada PD BPR Bank Pasar  minimum Rp 5 miliar, PD Apotik Sari Husada Rp 2 miliar, PD BPR BKK Demak minimum Rp 14,7 miliar, PD BKK Dempet Rp 5,15 miliar, PT Bank Jateng Rp 25 miliar, dan PT PRPP Jateng Rp 250 juta.

Raperda penyertaan modal tetap digedok, kendati muncul sebuah ayat yang rancu di ayat 9 Bab III Pasal 3 tentang jumlah penyetoran modal, berisi jumlah penyetoran modal yang akan disetorkan Pemkab Demak kepada PD BPR Kabupaten Demak hasil pendirian baru yang merupakan perubahan dari PD BKK Dempet sebesar Rp 9,8 miliar. Ayat tersebut cukup membingungkan.

Terpisah, Direktris Perusda Anwusa Siti Alfiah  tak mempersoalkan pembatalan penambahan modal di Perusda yang dipimpinnya. “Saya akui Perusda Anwusa belum bisa menyetor ke PAD, karena secara administratif Anwusa belum untung,” aku Fifi, pnggilan akrabnya, kemarin.

Perusda Anwusa memiliki sembilan unit usaha, bila dihitung secara operasional setiap tahun Anwusa meraih untung senilai Rp 502 juta, namun kalau dihitung secara administrasi keuntungan itu tersedot biaya penyusutan aset perusahan yang mencapai Rp 1,2 miliar setiap tahunnya. Seperti biaya perawatan sarana-prasara dan perawatan aset.

Sementara, dalam rapat paripurna DPRD telah membatalkan penetapan dua Raperda lain, yaitu Raperda tetang Gedung dan Raperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. “Karena Rapeda tentang Gedung belum dilengkapi dengan naskah akademik, maka Pansus A  berkesimpulan perlunya ada kajian dan penyempurnaan Raperda lebih komprehensif,” ungkap anggota Pansus A DPRD H Nur Kamid.

Sedangkan Raperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dibatalkan, karena Pansus B belum bisa melaporkan hasil kajiannya. “Kendala itu muncul akibat menunggu hasil perbaikan dan penyempurnaan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI,” ungkap Sekretaris Pansus B H A Rifa’i. (swi/tab)  

Newer Post Older Post