Bandara Perlu Dipindah

Kalangan dewan menilai Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang sangat layak untuk dipindah ke daerah lain. Hal itu tidak hanya persoalan kendala status tanah milik TNI AD, tapi juga untuk meningkatkan perkembangan Kota Semarang dan sekitarnya.

PLT Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi, mengatan, melihat kondisi Bandara Ahmad Yani Semarang saat ini, sudah selayaknya segera dipikirkan untuk dipindah. Menurut dia, persoalan bandara itu tidak hanya soal proses pengembangan saat ini, tapi juga harus bisa memperhatikan dampaknya ke depan, mengingat semakin padatnya frekuensi penerbangan selama ini.

    Untuk itu, kata dia, sudah selayaknya gagasan soal perpindahan bandara tetap dimunculkan/direncanakan, sembari proses pengembangannya sekarang tetap bejalan. Karena, rencana perpindahan tersebut dilakukan secara bertahap/multiyears.

    “Nggak apa-apa, bangun saja (bandara) yang sekarang ini. Tapi, rencana perpindahan itu tetap dipikirkan. Soalnya, perpindahan itu sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama atau paling tidak sekitar 15 hingga 20 tahun ke depan. Nah, mulai sekarang, sudah perlu dimulai rencana perpindahannya dulu,” katanya, kemarin.

    Dikatakannya pula, “jangan dimatikan ide atau gagasan perpindahan bandara itu. Karena, kita tidak tahu kondisi 20 tahun ke depan, jika bandara masih ada di sana. Jika (bandara) masih di sana, mungkin 20 tahun ke depan sudah sangat crowded dan perkembangan kota pun tidak bisa berjalan cepat.”

    Sebelumnya, Gubernur Jateng Bibit Waluyo telah menggelar rapat kordinasi soal pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. Dalam rapat itu dibahas bahwa bandara yang sudah dikelola secara komersial tidak mungkin didanai lagi dengan alokasi APBN, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40/ 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

Untuk itu, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Kemenkeu Suryantoro menyarankan agar anggaran pengelolaannya itu dapat dikerjasamakan antara PT (Persero) Angkasa Pura I dengan pihak lain seperti Kodam IV/ Diponegoro. “Kerja sama pemanfaatan lahan itu dimungkinkan hingga akhir kesepakatan pemanfaatan lahan itu. Dan, itu bisa kembali diperpanjang lagi,” katanya.

Butuh Komitmen
Namun, Deputi Bidang Ekonomi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Tirta Hidayat tetap meminta komtimen pihak-pihak terkait dalam hal pengelolaannya. Karena, bandara itu sendiri selalu merugi Rp 5,6 miliar/tahun.

“Kalau diinvestasikan Rp 1,2 triliun, maka akan ada penyusutan selama 30 tahun. Dalam hal ini, Angkasa Pura I harus mampu menghasilkan pendapatan Rp 40 miliar per tahunnya,” jelas Tirta.

Ia juga mengimbau, “semua pihak terkait dapat segera menyelesaikan permasalahan dan mewujudkan pengembangan bandara tersebut.”

Seperti diketahui, pengembangan bandara tersebut sudah menyelesaikan tahap pembangunan jalan akses masuk bandara. Selain itu, juga sudah ada konsolidasi lahan dan pemasangan 4,3 juta Prefabricated Vertical Drain (PVD) guna menaikkan atau mengeluarkan air dari bawah. (ano/sae)

Newer Post Older Post