Kualitas Talud Rp 800 Juta Dipertanyakan

Sebagian bangunan talud di sepanjang jalan Karangrejo-Krajanbogo belum diplester (HARSEM/SUKMAWIJAY)

DEMAK- Kualitas bangunan talud saluran persawahan desa di sepanjang jalan Karangrejo - Krajanbogo Kecamatan Bonang, diragukan. Diduga talud dengan panjang ratusan meter ini, tidak seimbang dengan pagu anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dugaan nilai pekerjaan tak seimbang dengan tingginya biaya pengadaan talud, mengundang sidak para anggota Komisi C DPRD Demak. Sidak yang dipimpin Wakil Ketua Komisi C Nurullah Yasin diikuti anggota Komisi C lain, Kamzawi, Hj Estini Dyah Erawati dan Sunari, sekaligus memeriksa kondisi dan kualitas talud senilai Rp 800 juta itu.

Proyek talud yang didanai oleh Bantuan Keuangan Gubernur (Bangub) melalui anggaran APBD I Jateng 2012 ditambah dana pendampingan dari APBD II Demak 2012. Namun pekerjaan talud hanya mencapai 350 meter saja. “Setelah sidak, kami akan mengundang dinas terkait yang membidangi pekerjaan ini,” kata Nurullah, kemarin.

Komisi C menyatakan sidak talud tersebut dianggap hasil temuan dewan, selanjutnya Komisi C akan mengundang dinas terkait yang membidanginya, yaitu Bidang Pengairan DPUPPE (Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman Pertambangan dan Energi) Demak, untuk menjelaskan volume perkerjaan dan kualitas pembangunan talud.

Bangunan talud tersebut banyak bermanfaat bagi kelangsungan jalan utama penghubung Desa Bonangrejo menuju Desa Karangrejo dan Krajanbogo, karena sebagian jalan penghubung yang bertekstur dari makadam akan mudah longsor, bila turun hujan deras.

Hadir juga dalam sidak, Koordinator LSM FKRMD (Forum Komunikasi Rakyat dan Mahasiswa Demak) M Rifai. “Bila dilihat landasan bawah talud agak nyingkrak atau terlihat mengambang tanpa ada pondasi dengan galian yang kuat,” ungkapnya.

Dan kualitas bangunan lebih banyak menggunakan batu blondos dari pada diisi dengan batu belah untuk penguat talud. Sehingga kekuatan pondasi talud, sangat diragukan. Selain itu masih banyak rongga dalam penataan batu atau ruang kosong antara batu satu dengan lainnya di dalam bangunan talud, sehingga memudahkan air menerobos melalui celah tersebut.

Dari hasil pengamatan tersebut, Rifai mengatakan, seharusnya pembangunan talud ini  dinyatakan belum selesai 100 persen. “Sebaiknya dinas terkait tidak menerima hasil pekerjaan ini. Dan dinas mem-black-list rekanan pelaksana pekerjaan talud ini, sebagai konsekuensi mengerjakan proyek secara asal-asalan,” ungkapnya. (swi/tab)

Newer Post Older Post