PKL Jalur Lingkar Minta Usahanya Dilegalkan

Anggota Komisi B DPRD memfasilitasi audiensi perwakilan PKL dengan dinas terkait (HARSEM/SUKMAWIJAYA)

DEMAK- Penggusuran yang dilaksanakan oleh Tim Yustisi berdampak besar bagi kelangsungan hidup para pedagang kaki lima (PKL) di wilayah jalur lingkar Demak. Sebagian mereka menganggur, jangankan untuk membiayai sekolah anak-anaknya, untuk makanpun mereka harus berutang.

Warga PKL meminta pemerintah sudi memikirkan nasibnya, dengan melegalkan tempat dagang di lokasi semula. Dari harapan tersebut, puluhan PKL yang tergabung dalam Paguyuban PKL Jalur Lingkar beraudensi kepada Komisi B DPRD Demak. Mereka berharap DPRD bisa menjembatani kepentingannya.

Menurut Ketua Paguyuban PKL SPJK (sepanjang jalur lingkar) HM Mukhlis, warga PKL jalur lingkar wilayah empat desa dari Kecamatan Wonosalam, meliputi Jogoloyo, Kendaldoyong, Botorejo, dan Mranak, serta wilayah Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Demak.

“PKL akan menaati semua peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Kami hanya berkeinginan dapat lagi berjualan di jalur lingkar, sehingga bisa meningkatkan perekonomian keluarga,” ungkap Muhklis, ketika mengawali beraudensi dengan Komisi B dan instansi terkait, di ruang komisi kemarin. 

Sebalumnya pada tahun 1998-2000, warga PKL dari Desa Jogoloyo telah membantu proses pelepasan lahan untuk pelaksanaan pembangunan jalur lingkar Demak, dengan merelakan sebagian tanaman budidayanya untuk di tebang. Sebagian ada yang tidak meminta ganti untung ketika tanaman di kebunnya terkena jalur lingkar.

Selama ini PKL selalu menjadi imej negative sebagai warung remang-remang, kental dengan kehidupan prostitusi dan miras. Bagi Muhklis, mantan Kades Jogoloyo, dia mengerti betul bahwa tuduhan itu masih abu-abu alias belum bisa dibuktikan. Seperti, 84 warga PKL wilayah Desa Jogoloyo (batas traffic lights) tidak ditemukan praktek prostitusi dan miras di sana.

Kalau ada prostitusi karena adanya pendatang baru yang menjajakan diri, dan soal miras bisa saja dari para sopir truk yang mampir makan atau istirahat. Bila diijinkan pihaknya akan membuat format seluruh PKL terdaftar bila ada PKL liar bisa ditindak, dan kondisi kios PKL diseragamkan. Kemungkinan jumlah PKl yang meminta dilegalkan akan bertambah hingga ratusan. Dan PKL siap membantu pemasukan pada PAD Demak.

Audensi PKL ditemui oleh anggota Komisi B, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Dinperindakop) Demak Eko Pringgolaksito, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Demak Ridwan, serta Kepala Satpol PP Puguh Ariyadi. Rapat audensi dipimpin oleh Ketua Komisi B HM Suradi.

Sementara Ketua Komisi B  menilai memang perlu dipertimbangkan kembali nasib para PKL dalam mencari nafkah, namun tidak mengganggu kepentingan daerah. Perlu diingat harus ada penataan PKL yang lebih baik, jangan sampai keberadaan PKL malah menjadikan kumuh kota Demak.

“Bila PKL harus ditata, harus bisa tertata rapi, aman dan nyaman, jangan sampai mengganggu jalur lalulintas,” ungkap Suradi. Komisi B akan mengusulkan audensi ini harus ada tindak lanjut, dan bila ada penataan harus betul-betul tertib. (swi/tab)
 .
 

Newer Post Older Post