4 Kabupaten Terancam Tsunami

Gubernur Bibit Waluyo didampingi Kepala BPBD Jateng Sarwa Permana saat mengunjungi Pusdalop BPBD, kemarin. HARSEM/ARIL NOVIANDRI

Di wilayah Jawa Tengah, saat ini ada 4 kabupaten yang berpotensi terancam bencana tsunami. Jalur evakuasi pun disiapkan. Kabupaten mana saja?

EMPAT kabupaten di Jawa Tengah, yakni Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri, diindikasikan berpotensi tsunami. Sebagai upaya penanggulangannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng kini telah membuat jalur evakuasi di daerah tersebut.
    Demikian disampaikan oleh Kepala BPBD Jateng Sarwa Permana, usai menyambut kunjungan Gubernur Bibit Waluyo ke Pusat Pengendali Operasi (Pusdalop) di Kantor BPBD Jateng, kemarin. Ia mengatakan, selain membuat jalur evakuasi, pihaknya telah menempelkan stiker peringatan bencana di sejumlah rumah warga.
    “Secara umum, kabupaten tersebut berpotensi. Dampak paling besar di Cilacap. Kita telah membuat jalur evakuasi dan menempelkan stiker, terkhusus di rumah-rumah warga di Cilacap,” katanya.
    Ia juga mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan ikut membantu daerah rawan tsunami tersebut. Salah satunya yakni dengan membangun tempat evakuasi pada tahun ini.
    “2013 ini, BNPB akan membangun tempat evakuasi di Cilacap dengan alokasi Rp 3 triliun. Sebenarnya, tempat evakuasi itu berlaku atau diperuntukkan daerah yang terkena tsunami se-Indonesia,” ujarnya.
    Soal bencana yang telah terjadi selama ini, ia memaparkan, hingga Februari ini sudah ada sekitar 500 kasus bencana di Jateng. Bencana paling kerap terjadi yakni kebakaran, puting beliung, banjir, dan tanah longsor.
    “Kami berharap, dengan adanya Pusdalop, BPBD selalu bisa memonitor daerah-daerah yang rawan bencana sehingga penanggulangannya bisa cepat,” harapnya.

Jangan Berlebihan
Sementara, Bibit meminta BPBD Jateng harus sigap saat melakukan pembantuan terhadap korban bencana itu. Namun, ia pun mengingatkan, BPBD harus tetap melihat kondisi di lapangan saat memberikan pembantuan tersebut.
    “Silakan melakukan pembantuan, Tapi tetap harus melihat realita di lapangan. Artinya, memberi sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Jangan mudah terharulah,” imbau gubernur.
    Ia juga berharap BPBD Jateng melakukan kordinasi dengan badan-badan di kabupaten/kota agar lebih responsif menanggulangi bencana. Hal itu dapat dilakukan dulu dengan memahami karakter di masing-masing daerah bencana tersebut.
    “Pemahaman karakteristik itu sebagai awal penanggulangan bencana. Setelah itu, dapat dikordinasikan ke daerah-daerah sehingga tepat dalam melakukan penanganan,” sarannya. (ano/sae)

Newer Post Older Post