Sosialisasi Pilgub Tak Sampai Desa

Abdul Fikri Faqih (HARSEM/ARIEL)

SEMARANG-Kalangan dewan saat ini masih merasa sosialisasi Pilgub Jateng masih belum optimal hingga ke pedesaan atau daerah pinggiran. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Jateng Abdul Fikri Faqih, setelah memimpin kunjungan Komisi A DPRD Jateng ke KPUD Kabupaten Banjarnegara, Kamis (14/2) lalu.
 

Untuk itu, menurut dia, harus disiapkan langkah antisipasinya agar informasi soal pilgub tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar saja. “Karena itu, sosialisasi Pilgub di daerah pegunungan dan banyak pedesaan seperti di Banjarnegara ini perlu dipantau dan dibantu pelaksanaanya oleh pihak provinsi seperti KPU Provinsi, maupun Kesbanglinmas dan Humas Provinsi,” kata politisi PKS itu.

Ia mengatakan, jika sosialisasi pilgub di kota-kota kecil atau pedesaan tidak difasilitasi, maka akan berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi. ”Sebenarnya banyak pihak atau organisasi yang terlibat dalam sosialisasi pilgub, baik pemerintah maupun swasta. Namun mereka perlu dikoordinasikan agar juga bisa membantu sosialisasi di daerah-daerah pedesaan,” sarannya.

Selain itu, kata dia, saat ini KPU Banjarnegara juga mengeluhkan minimnya anggaran sosialiasasi yang hanya dialokasikan Rp 194 juta. Padahal, ada 278 desa yang menjadi sasaran sosialisasi dengan sebaran yang luas.
Hal lain yang perlu mendapat perhatian serius, lanjut dia, adalah soal jumlah pemilih. Hal itu penting diperhatikan agar data penduduk yang masuk sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) benar-benar valid dan tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Selisih Data

Sorotannya terhadap DPS itu terkait persoalan sebelumnya dimana masih ada selisih data Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang dikeluarkan Pemprov Jateng dengan data Kemendagri. DP4 yang berasal dari pemprov menyebutkan angka 29 juta pemilih, sedangkan DP4 dari Kemendagri jumlahnya sekitar 26 juta pemilih.

“Segera saja KPU Jateng dan Desk Pilkada, kalau perlu bersama Komisi A DPRD Jateng mengklarifikasi masalah data pemilih ini ke pusat. Agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ujarnya.

Terkait data pemilih itu, ia sendiri mengapresiasi kinerja KPUD Banjarnegara yang berhasil mengoreksi lebih dari 21.000 pemilih yang tertera dalam DP4 Pemprov. Berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) dari 6 Januari hingga 4 Februari, jumlah pemilih di Banjarnegara adalah 757.203 dari sebelumnya 779.305 pemilih.

“Dengan demikian, perhitungan jumlah pemduduk Banjarnegara yang semula 1.009.005 jiwa berkurang menjadi 923.000 jiwa. Ini juga bakal berdampak pada perhitungan kursi pemilihan legislatif dari semula 50 menjadi 45 kursi,” jelasnya. (ano/tab)

Newer Post Older Post