Diminta Ditarik, Formulir Kelahiran Berbau SARA
 |
| Milhous Teddy Sulistio, Ketua DPC PDIP Salatiga menunjukkan formulir pelaporan kelahiran yang berbau SARA kepada wartawan. HARSEM / HERU SANTOSO |
SALATIGA – Beredarnya Formulir Pelaporan Kelahiran WNI, dengan Kode : F-203 – Pemkot Salatiga kepada masyarakat yang melakukan pengurusan Akte Kelahiran, yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Salatiga dinilai sangat tidak rasional dan diduga mengandung unsur SARA. Bahkan, jika diteruskan akan memunculkan perpecahan dan memecah belah masyarakat.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga, Milhous Teddy Sulistio menyatakan,bahwa formulir dengan warna kuning dan mengandung unsur SARA tersebut harus segera ditarik dan dihanguskan. Selain itu, Pemkot Salatiga harus meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat. Apabila, formulir tersebut tetap beredar dan tidak ditarik, maka DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga bersama Fraksi PDIP DPRD akan siap melakukan demo besar-besaran.
“Formulir Pelaporan Kelahiran WNI tersebut jelas sangat memalukan dan tidak layak beredar di masyarakat Salatiga, yang sudah terkenal dengan Indonesia Mini dan kondusif ini. Untuk apa dalam formulir tersebut mencantumkan point Keturunan yang terbagi dalam Eropa, Cina.Timur Asing lainnya, Indonesia,Indonesia Nasrani maupun Lainnya. Yang jelas, formulir ini akan memancing masalah dan berbau SARAS,” tegas Teddy didampingi anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Salatiga kepada Harsem, di press room Pemkot Salatiga, Kamis (21/8).
Teddy, yang juga Ketua DPRD Kota Salatiga ini menembahkan, sangat ironis jika dalam formulir tersebut tidak diketahui oleh Kepala Disdukcapil dan ini merupakan bentuk pelecehan semangat kebangsaan dan nasionalisme. Sama saja, Pemkot Salatiga memancing masalah jika formulir tersebut tetap beredar.
“Sekali lagi, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Salatiga menyesalkan dan menyayangkan formulir itu beredar di masyarakat. Ini sangat memalukan dan “bagai petir di siang bolong”. Sekali lagi, Pemkot Salatiga harus berani meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Salatiga,” tandas Teddy didampingi Supriyono (Ketua FPDIP DPRD), HM Kemat (Ketua Komisi III DPRD), H Suniprat (anggota Komisi I DPRD), kemarin.
Permasalah utama yang disesalkan anggota FPDIP DPRD adalah, dalam poin nomor 7 pada bagian identitas Ibu dan Bapak, yaitu Keturunan : (1). Eropa, (2). Cina/Timur Asing lainnya, (3). Indonesia, (4). Indonesia Nasrani dan (5). Lainnya. Maksudnya apa dibuat seperti ini, apakah ada di Indonesia itu Agama Nasrani, jika ini dicantumkan harusnya ada Indonesia Islam, Indonesia Budha, Indonesia Hindu maupun Indonesia Katholik.
Sementara, Kepala Disdukcapil Kota Salatiga Affif S melalui Kabag Humas Adi Setiarso mengatakan, bahwa kaitannya dengan formulir F-203 isian tersebut berdasarkan Permendagri No.28 Tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah. Pemkot Salatiga akan langsung menarik formulir tersebut dan menggantinya dengan formulir baru F-201 yang berdasarkan Permendagri No. 19 tahun 2010.
“Blangko atau formulir tersebut sudah dicetak sebanyak 3 rim dan mulai hari ini (Kamis, 21/8) akan langsung ditarik dan diganti yang baru,” tandas Adi.(hes/njs)
“Formulir Pelaporan Kelahiran WNI tersebut jelas sangat memalukan dan tidak layak beredar di masyarakat Salatiga, yang sudah terkenal dengan Indonesia Mini dan kondusif ini. Untuk apa dalam formulir tersebut mencantumkan point Keturunan yang terbagi dalam Eropa, Cina.Timur Asing lainnya, Indonesia,Indonesia Nasrani maupun Lainnya. Yang jelas, formulir ini akan memancing masalah dan berbau SARAS,” tegas Teddy didampingi anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Salatiga kepada Harsem, di press room Pemkot Salatiga, Kamis (21/8).
Teddy, yang juga Ketua DPRD Kota Salatiga ini menembahkan, sangat ironis jika dalam formulir tersebut tidak diketahui oleh Kepala Disdukcapil dan ini merupakan bentuk pelecehan semangat kebangsaan dan nasionalisme. Sama saja, Pemkot Salatiga memancing masalah jika formulir tersebut tetap beredar.
“Sekali lagi, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Salatiga menyesalkan dan menyayangkan formulir itu beredar di masyarakat. Ini sangat memalukan dan “bagai petir di siang bolong”. Sekali lagi, Pemkot Salatiga harus berani meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Salatiga,” tandas Teddy didampingi Supriyono (Ketua FPDIP DPRD), HM Kemat (Ketua Komisi III DPRD), H Suniprat (anggota Komisi I DPRD), kemarin.
Permasalah utama yang disesalkan anggota FPDIP DPRD adalah, dalam poin nomor 7 pada bagian identitas Ibu dan Bapak, yaitu Keturunan : (1). Eropa, (2). Cina/Timur Asing lainnya, (3). Indonesia, (4). Indonesia Nasrani dan (5). Lainnya. Maksudnya apa dibuat seperti ini, apakah ada di Indonesia itu Agama Nasrani, jika ini dicantumkan harusnya ada Indonesia Islam, Indonesia Budha, Indonesia Hindu maupun Indonesia Katholik.
Sementara, Kepala Disdukcapil Kota Salatiga Affif S melalui Kabag Humas Adi Setiarso mengatakan, bahwa kaitannya dengan formulir F-203 isian tersebut berdasarkan Permendagri No.28 Tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah. Pemkot Salatiga akan langsung menarik formulir tersebut dan menggantinya dengan formulir baru F-201 yang berdasarkan Permendagri No. 19 tahun 2010.
“Blangko atau formulir tersebut sudah dicetak sebanyak 3 rim dan mulai hari ini (Kamis, 21/8) akan langsung ditarik dan diganti yang baru,” tandas Adi.(hes/njs)
Heru+Setiabudi+dan+Tarmuji.(FOTO+ARIEL).jpg)
Post A Comment
No comments :
Silahkan tulis komentar, saran dan kritik anda di bawah ini!
Terima kasih atas kunjungannya, semoga silaturrahim ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua, dan semoga harsem makin maju dan sukses selalu. amin.