Puluhan Aktivis FPPI Gelar Aksi Keprihatinan Petani

Puluhan aktivis FPPI menggelar orasi dan teatrikal di depan pintu gerbang Pemkot Salatiga. HARSEM/HERU SANTOSO

SALATIGA – Puluhan aktivis Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Kota Salatiga menggelar aksi keprihatinan di depan Pemkot Salatiga, Senin (23/9) . Dalam aksinya mereka mengangkat tema 'Daulat Petani atas Produksi, Daulat Pangan bagi Negeri'. Mereka berangkat dari kampus STAIN Salatiga dengan jalan kaki langsung menuju komplek Pemkot Salatiga dan melakukan orasi serta teatrikal di depan pintu gerbang pemkot.

Koordinator aksi, Yusab Sukoco mengatakan, dalam aksi ini utamanya menyoroti tentang kondisi kaum petani yang hingga kini belum mengalami perubahan yang signifikan, dalam artian belum dapat sejahtera. Namun, justru terpuruk seiring munculnya kebijakan pemerintah yang tidak pro petani. Tren impor pangan yang menjadi hal yang sangat unik di Indonesia. Ditengah petani menghadapi panen raya, namun pemerintah justru melakukan impor pangan secara besar-besaran.

Menurutnya, dengan langkah pemerintah itu, maka dapat dikatakan merupakan skenario besar kapitalisme global di negeri ini. Selain itu, semakin memperjelas jika Indonesia menjadi salah satu negara yang akan dijadikan pasar oleh negara lain. Hingga sekarang ini pemerintah belum memiliki etikad untuk membuat jaring keamanan hukum bagi para petani, ini terkait dalam Undang-Undang perlindungan Petani.

Mereka peserta aksi yang tidak lebih dari 20 orang ini, juga menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk secepatnya melaksanakan reforma agraria sejati, menolak impor pangan, mendorong pemerintah untuk memunculkan UU Perlindungan Petani, secepatnya mencabut UU Perkebunan, UU Pengadaan Tanah untuk kepentingan publik, UU Kehutanan, UU Sumber Daya Alam, UU Pangan, serta undang-undang yang tidak sesuai dengan UUPA dan konstitusi UUD 1945. Dan yang terakhir, stop kriminalisasi terhadap petani.

“Yang jelas melalui peringatan Hari Tani nasional ini, kami dari FPPI Salatiga menyatakan menolak impor pangan serta segera pemerintah menghentikan kriminalisasi terhadap para petani. Apapun alasannya, kriminalisasi ini tidak dibenarkan,” tandas Yusab. (hes/rif)

Newer Post Older Post