Soal Miss World, DPRD Jateng Terpecah

Anggota DPRD Jateng terpecah dalam menyikapi penyelenggaraan Miss World 2013 pada 28 September di Jakarta dan Bali. Ada pihak menolak kontes kecantikan itu di Indonesia, tetapi terdapat pula yang menyetujui Miss World.
     Penolakan di antaranya dilakukan oleh dua anggota Komisi E DPRD Jateng Sri Marnyuni (Fraksi PAN) dan Endang Maria (Fraksi Golkar) saat menemui DPD Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jateng di sela-sela demo di depan Gedung Berlian, kantor DPRD, Jl Pahlawan, Semarang, Senin (2/9).
     Sri Marnyuni menilai kontes kecantikan  lebih mengarah ke eksploitasi terhadap perempuan. "Secara pribadi saya menolak karena selama ini sistem penilaian ada bentuk-bentuk ekploitasi perempuan. Terkadang ada sesi pemotretan dengan pakaian minim, itu termasuk eksploitasi," tandasnya. Kontes ini dinilai hanya mendongkrak pendapatan industri fashion, kosmetik, dan rating media.
     Menurut dia, kontes kecantikan sebaiknya supaya bisa mengangkat kecerdasan yang dimiliki pesertanya. Namun, kenyataannya bentuk fisik perempuan yang terus dijadikan pertimbangan. Demo HTI yang diikuti ratusan orang ini juga menolak kontes Miss World. Selain membawa spanduk dan banner, massa turut membagi-bagikan selebaran yang berisi penolakan penyelenggaraan kontes kecantikan.
     Ketua HTI Jateng Abdullah menyatakan, kontes kecantikan ini tidak lebih dari pencarian perempuan tercantik fisiknya untuk dieksploitasi. Jika panitia menyebutkan kontes membawa konsep baru yaitu 3B (Beauty, Brain, and Behaviour), HTI menilai itu hanyalah kedok bagi legalisasi eksploitasi perempuan.
     "Kami menolak penyelenggaraan Miss World 2013, acara ini merendahkan harkat dan martabat perempuan. Kami mendesak pemerintah agar mencabut izin penyelenggaraan di Indonesia dan mengeluarkan kebijakan menghentikan ekploitasi ini," jelasnya.
     Pihaknya berharap anggota Dewan di Jateng bisa meneruskan aspirasinya ke DPR dan pemerintah pusat. Harapannya, aspirasi bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk tidak mengizinkan penyelenggaraan kontes.
      Di sisi lain, anggota Fraksi Gerindra DPRD Jateng Wulan menyatakan, tidak masalah kontes digelar di Indonesia. "Kontes ini boleh-boleh saja digelar, namun yang tidak sesuai dengan adat ketimuran ya jangan dilaksanakan. Kontes ini justru menjadi kesempatan mempromosikan Indonesia di mata dunia," jelasnya.
     Dengan kontes tersebut, menurut dia, masyarakat dunia akan menjadi semakin mengenal Indonesia yang kaya budaya dan adat istiadat. Ajang ini juga bisa memperkenalkan potensi wisata dan keramahan masyarakat Indonesia. (J17,H68/SMNetwork/njs)

Newer Post Older Post