Target Tak Sesuai, Bupati Semprot Kepala Dinas

SM/Hanung Soekendro. Bupati Grobogan Bambang Pudjiono memimpin Rakor Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Triwulan Kedua Tahun Anggaran 2013 yang diselenggarakan di Riptaloka Setda Grobogan, Selasa (17/9).

GROBOGAN- Bupati Grobogan Bambang Pudjiono memberikan terguran pada sejumlah kepala dinas yang target realisasi penyerapan dana dan pembangunan fisik tidak sesuai. Dari 35 dinas dan badan yang diberikan alokasi anggaran, hanya 11 diantaranya yang pengerjaannya sesuai dengan target.

Hal itu terungkap pada Rakor Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Triwulan Kedua Tahun Anggara 2013 yang diselenggarakan di Gedung Riptaloka Setda Grobogan, Selasa (17/9). Acara itu dihadiri hampir semua Kepala Dinas termasuk Ketua Komisi C DPRD Grobogan, Sukanto.

Berdasarkan data yang dipaparkan, dinas yang tidak mampu memenuhi target diantaranya Dinas Bina Marga yang realisasinya pembangunan fisik baru 62,6 persen dari target 70 persen. Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi dengan realisasi 59,15 persen dari target 76 persen. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan menengah dengan realisasi fisik 31,54 dari target 65 persen. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan realisasi 37 persen dan target 47 persen. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi dengan realisasi 39 persen dari target 81 persen.

“Harusnya memperhatikan KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara). Harus dikejar (kekurangan target). Mestinya tertib administrasi dan program,” kata Bambang.

Bambang juga menegur realisasi penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan. Pasalnya dari total anggaran Rp 132 miliar baru terealisasi 19,9 persennya atau senilai Rp 26,5 miliar. Ia meminta hal ini diperhatikan lantaran penyerapan periode ini akan mempengaruhi pencairan anggaran periode selanjutnya.

Hal senada disampaikan oleh Kepala DPPKAD Muhammad Sumarsono. Menurutnya pencairan tahap kedua baru bisa dilakukan jika penyerapan pada periode sebelumnya sudah mencapai 90 persen. “Aturannya seperti itu. Berbeda dengan tahun 2012, dana langsung bisa dicarkan semuanya,” kata Sumarsono.

Kepala Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Sekretarisnya I Wayan Srinatha Darmawan mengatakan pembangunan fisik dilakukan secara swakelola sehingga proses tidak bisa sembarangan. Kendala lain adalah besarnya dana anggaran, maka kami harus hati-hati, kata Wayan. Secara keseluruhan Bupati mengingatkan agar kepala dinas untuk serius dalam menjalankan program. 

Sesegera mungkin melakukan Rakor internal. “Jangan hanya percaya pada laporan anak buah. Lihat langsung kondisinya. Jika mutu bangunan tidak sesuai, (kontraktor) jangan di bayar. Jika telat, harus didenda,” tegas Bupati. (SMNetwork/H81/hst)

Newer Post Older Post