Berhasil Selamatkan Uang Negara Rp 2,8 MIlyar

Zairida (Poto : HARSEM/SUKMAWIJAYA)

Demak-Dalam kinerja tahun 2013, Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak, Jawa Tengah, berhasil menyelamatkan uang Negara mencapai senilai Rp 2,8 milyar dari pidana umum (Pidum) dan kasus korupsi atau tindak pidana khusus (Pidsus) yang sudah dieksekusi.

Dalam kinerja 2013 ini, Kejari telah menghabiskan 90 persen anggaran operasional, dari dana Rp 3 milyar. Dan sejumlah kasus yang terjadi di wilayah 14 kecamatan pada Kabupaten Demak, sebagian besar telah dieksekusi.

“Pada tahun ini, dari 240 surat perintah penyidikan pada Pidum, telah rampung dieksekusi mencapai 200 kasus,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Demak Zairida, kemarin.

Untuk Pidsus, terdapat tuju kasus, tiga kasus diantaranya tambahan dari Polri. Kelima kasus sudah pada tahap penuntutan, dan berhasil mengeksekusi 6 orang terpidana. Serta jumlah Daftar Pencarian Orang (DPO), lima orang.

Karena, kemarin telah menangkap DPO terpidana korupsi Kredit Usaha Tani (KUT), Djumadi bin Abu Naim. Sehingga menyisahkan empat DPO, yaitu mantan Bupati Demak periode 2001-2006 Endang Setyaningdyah (terpidana kasus korupsi bantuan desa).

Selanjutnya, DPO kasus keuangan Desa Kedungwaru Lor Kecamatan Karanganyar, Jainuri (mantan perangkat). Dan DPO lain, mantan kepala desa Batursari kecamatan Mranggen Lutfi Latif (kasus menggadaikan sertifikat banda desa), serta Sugianto mantan staf keuangan pada PD BPR BKK Demak, yang memanipulasi kredit musiman, hingga merugikan keuangan Negara, sekitar Rp 6,3 milyar.

Dari sekian kasua yang sudah tertangani, kejaksaan baru dapat melaksanakan penggugatan perdata uang pengganti penyelamatan uang negara, kurang dari Rp 300 juta pada kasus Pidum, dan kasus Pidsus senilai Rp 2,5 milyar.  

Dalam tahun ini, tambah Zairida, seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) sudah melakukan MoU dengan Pemda untuk penanganan keuangan pada usaha perkreditan milik Pemda, PDAM, Bulog pada kegiatan beras miskin (raskin), dan kantor Pegadaian.

Dalma tahun ini pihaknya telah ditarget 350 perkara Pidum, tapi hanya bisa memenuhi 60 persennya. Kendati demikian, Zairida mengaku gembira, hal ini menunjukan tingkat kesadaran hukum pada warga masyarakat Demak, semakin meningkat.

Phaknya sekaligus mengapresiasi upaya audensi dan teatrikal demo dari mahasiswa atau masyarakat Demak yang ikut peduli pada pemberantasan kasus korupsi. Karena kejaksaan selalu transparan dalam penanganan seluruh kasus. (swi)

Newer Post Older Post