RAPBD 2104 Digedog Akhir Tahun, PAD Meningkat 33,63 Persen

Mewakilli Bupati, Wabup Demak H Harwanto menandatangani pengesahan RAPBD 2014. (HARSEM/SUKMAWIJAYA)

Demak-RAPBD 2014 dapat disahkan pada akhir tahun 2013, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan 33,63 persen, dari PAD tahun 2013 sebesar Rp 118,719 milyar, dalam RAPBD 2014 nilai PAD menjadi Rp 158,654 milyar

Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tertuang dalam SK Gubernur nomor 910/374/2013 tanggal 24 Desember 2013, selanjutnya DPRD Demak menyatakan RAPBD 2014 disetujui untuk disahkan.

Bagian tak terpisahkan, persetujuan sekaligus melalui pendapat dan saran dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Demak nomor 10/BANGGAR.DPRD/2013 tanggal 27 Desember 2013, sehingga persetujuan RAPBD 2014 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan digedognya RAPBD 2014, sudah kali kedua Kabupaten Demak dapat melakukan pengesahan RAPBD pada akhir tahun sebelumnya. Pada tahun ini, DPRD sepakat tetap konsisten bersama Pemkab melaksanakan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Seperti, KUA PPAS dalam pendapatan daerah terdapat perbedaan sebesar Rp 7,110 milyar, dan dalam belanja daerah terdapat perbedaan Rp 19,044 milyar, selanjutnya DPRD serta Pemkab sepakat tetap konsisten mulai dari KUA PPAS sampai dengan RAPBD 2014.

“Dalam pembahasan RAPBD 2014, sekaligus disinggung Pemkab tetap mendukung sebelas prioritas pembangunan nasional dan tiga prioritas bidang lain,” kata Ketua DPRD Demak H Muchlasin. Pelaksanaan prioritas itu, mencapai Rp 1,425 triliun atau 100 persen total RAPBD 2014.

Sebelas prioritas meliputi, reformasi birokrasi dan tata kelola senilai Rp 258,030 milyar (18,70 persen dari total RAPBD 2014), pendidikan  Rp 581,098 milyar (40,77 persen), kesehatan Rp 164,693 milyar (11,55 persen), penanggulangan kemiskinan Rp 27,229 milyar (1,91 persen), ketahanan pangan Rp 42,056 milyar (2,95 persen), dan Infrastruktur Rp 281,309 milyar (19,73 persen)

Melaksanakan juga prioritas, iklim investasi dan iklim usaha sebesar Rp 22,494 milyar (1,60 persen), energi Rp 18,924 milyar (1,33 persen), lingkungan hidup dan pengelolaan bencana alam Rp 12,575 milyar (0,88 persen), daerah tertinggal-terdepan-terluar-pasca konflik Rp 11,799 milyar (0,83 persen) serta kebudayaan-kreatifitas-inovasi tehnologi Rp 5,232 milyar (0,37 persen).

Sedang tiga prioritas lain, yakni bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian, serta kesejahteraan sudah terakomodir dalam angaran di sebelas prioritas pembangunan nasional. 

Pendapatan Naik

Target pendapatan di RAPBD 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp 16,377 milyar atau 1,22 persen dsri pendapatan tahun sebelumnya.  Target pendapatan daerah ini akan disesuaikan dengan potensi riil sumber pendapatan yang ada.

Untuk pendapatan daerah pada Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 74,599 milyar akan disesuaikan dengan hasil evaluasi Gubernur Jateng, pelaksanaannya akan mengacu pada perundangan yang berlaku.

Dalam anggaran belanja, Pemkab tetap konsisten untuk urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja diluar gaji atau Rp 72,998 milyar, sesuai dengan amanat pasai 171 ayat (2) UU nomor 36 tahun 2009.

Untuk alokasi urusan belanja modal, sekurang-kurangnya 30 persen atau Rp 427,633 milyar dari total belanja daerah, sehingga bisa sesuai dengan amanat Perpres nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2010-2014.

Selanjutnya disiapkan anggaran  penyediaan jasa Pegawai Non PNS dengan tiga nomor rekening dan tiga anggaran masing-masing sebesar, Rp 5,291 milyar, Rp 559,200 juta, dan Rp 1,092 milyar. Dengan kegiatan yang sama pada SKPD lainnya. Sehingga kegiatan tersebut sesuai dengan butir III.2.b.2 lampiran Permendagri nomor 27 tahun 2013.

Untuk SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya), semula Rp 71,223 milyar akan diuraikan dalam obyek, dan rincian penerimaan pembiayaan berpedoman pada lampiran A.IX.a Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah pada Permendagri 21 tahun 2011.

Penyertaan modal (investasi) Pemda sebesar Rp 7,050 milyar tidak melampaui, dan sudah sesuai dengan Perda  tentang penyertaan modal, atau sesuai dengan kolom penjelasan pada amanat pasal 102 ayat (2) Permendagri nomor 13 tahun 2006 atau Permendagri 21 tahun 2011. (swi) 

TABEL RINGKASAN PENDAPATAN APBD 2014 DEMAK

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5.	PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lain Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lain Jumlah PENDAPATAN	1.361.270.830.000,00 158.654.138.000,00 47.878.345.000,00 41.559.293.000,00 7.755.000.000,00 61.461.500.000,00 920.067.580.000,00 49.593.162.000,00 795.874.748.000,00 74.599.670.000,00 282.549.112.000,00 52.684.980.000,00 158.487.232.000,00 71.376.900.000,00 1.361.270.830.000,00

TABEL RINGKASAN BELANJA DAERAH APBD 2014 DEMAK

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
2. 2.1. 2.1.1. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.	BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa  Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa  Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah BELANJA Surplus (Defisit)	1.425.444.489.000,00 843.861.594.000,00 695.461.259.000,00 82.866.810.000,00 4.224.025.000,00 1.072.000.000,00 58.237.500.000,00 2.000.000.000,00 581.582.895.000,00 48.915.865.300,00 227.860.651.950,00 304.806.377.750,00 1.425.444.489.000,00 (64.173.659.000,00)

TABEL RINGKASAN PEMBIAYAAN APBD 2014 DEMAK

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
3. 3.1. 3.1.1. 3.2. 3.2.2. 3.3.	PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	64.173.659.000,00 71.223.659.000,00 71.223.659.000,00 71.223.659.000,00 7.050.000.000,00 7.050.000.000,00 7.050.000.000,00 64.173.659.000,00 -

Newer Post Older Post