Ratu Atut Ditahan, Dokumen Penting Pemprov Banten Terbengkalai
Sebanyak 13 berkas terkait pemerintahan Provinsi Banten tahun 2014 terancam macet. Dokumen-dokumen itu membutuhkan tanda tangan Gubernur Ratu Atut Chosiyah.
Alasannya, pihak pemprov belum bisa menemui Atut yang saat ini ditahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu.
Kepala Biro Hukum Pemprov Banten, Syamsir, Rabu 8 Januari 2014, mengatakan sudah dua kali pihak Pemprov Banten mengirimkan surat permohonan ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meminta izin menemui Atut.
"Terakhir tanggal 3 Januari kami kirimkan surat. Kami memohon KPK memberi izin kepada kami untuk menemui gubernur, supaya berkas dokumen pemerintahan bisa ditandatangani," ujarnya.
Di antara 13 dokumen penting adalah berkas pelimpahan wewenang dari Gubernur Ratu Atut Chosiyah kepada Wakil Gubernur Rano Karno, berkas evaluasi APBD kabupaten/kota tahun anggaran 2014, serta berkas penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.
"Alasanya apa (tidak memberikan izin), kami juga tidak tahu. Tapi ini beberapa berkas sangat penting, perlu ditandatangani gubernur," katanya.
Syamsir mengatakan akan terus berupaya melakukan komunikasi dengan tim pengacara Atut untuk bisa menyampaikan permohonan izinnya kepada KPK.
"Mau tidak mau kami harus terus mencoba demi jalannya roda pemerintahan di Provinsi Banten," tuturnya.
Selain itu, Pemprov Banten juga masih menunggu surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan atau pelantikan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lebak terpilih.
Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Banten Deden Apriandhi mengatakan, kewenangan melantik saat ini sudah ada pada Wakil Gubernur Rano Karno.
Sebelumnya, Presiden SBY telah memberikan kewenangan Wagub Rano Karno untuk melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang terpilih Arief Wismansyah-Sachrudin.
"Mudah-mudahan SK-nya bisa diterima pekan depan," kata Deden. (VIVAnews/eh)
Alasannya, pihak pemprov belum bisa menemui Atut yang saat ini ditahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu.
Kepala Biro Hukum Pemprov Banten, Syamsir, Rabu 8 Januari 2014, mengatakan sudah dua kali pihak Pemprov Banten mengirimkan surat permohonan ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meminta izin menemui Atut.
"Terakhir tanggal 3 Januari kami kirimkan surat. Kami memohon KPK memberi izin kepada kami untuk menemui gubernur, supaya berkas dokumen pemerintahan bisa ditandatangani," ujarnya.
Di antara 13 dokumen penting adalah berkas pelimpahan wewenang dari Gubernur Ratu Atut Chosiyah kepada Wakil Gubernur Rano Karno, berkas evaluasi APBD kabupaten/kota tahun anggaran 2014, serta berkas penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.
"Alasanya apa (tidak memberikan izin), kami juga tidak tahu. Tapi ini beberapa berkas sangat penting, perlu ditandatangani gubernur," katanya.
Syamsir mengatakan akan terus berupaya melakukan komunikasi dengan tim pengacara Atut untuk bisa menyampaikan permohonan izinnya kepada KPK.
"Mau tidak mau kami harus terus mencoba demi jalannya roda pemerintahan di Provinsi Banten," tuturnya.
Selain itu, Pemprov Banten juga masih menunggu surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan atau pelantikan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lebak terpilih.
Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Banten Deden Apriandhi mengatakan, kewenangan melantik saat ini sudah ada pada Wakil Gubernur Rano Karno.
Sebelumnya, Presiden SBY telah memberikan kewenangan Wagub Rano Karno untuk melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang terpilih Arief Wismansyah-Sachrudin.
"Mudah-mudahan SK-nya bisa diterima pekan depan," kata Deden. (VIVAnews/eh)
Heru+Setiabudi+dan+Tarmuji.(FOTO+ARIEL).jpg)
Post A Comment
No comments :
Silahkan tulis komentar, saran dan kritik anda di bawah ini!
Terima kasih atas kunjungannya, semoga silaturrahim ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua, dan semoga harsem makin maju dan sukses selalu. amin.