“Berpolitik”, NU Dikritik

“Berpolitik”, NU Dikritik

Oleh Mohammad Ichwan & Hery Priyono

NU tidak menutup akses-akses politik. Untuk memanfaatkan, bukan dimanfaatkan politik. Intinya, tidak untuk berpolitik praktis. Sayang, hujan kritik keburu menerpa justru ketika ormas Islam terbesar ini mulai membuka kran politik mereka.

SUKA tidak suka, mau tidak mau, rakyat harus berhubungan dengan politik. Terlebih ulama yang ngemong umat, tidak bisa tidak harus mengerti politik agar tidak jadi korban politik.

Ketika ulama ingin menjaga moral masyarakat, perlu didukung oleh sulthon (pemerintahan) agar efektif dan terorganisir. Dalam hal ini ulama harus bisa memengaruhi keputusan politik agar menghasilkan undang-undang atau peraturan daerah yang bagus. Dan itu butuh keterlibatan partai politik, mengingat, sistem di negara Indonesia menganut demokrasi.

Katib Syuriyah PWNU Jawa Tengah KH Ubaidillah Sodaqoh menyampaikan hal itu dalam halaqoh bertema “NU, PKB, dan Masa Depan Bangsa” yang digelar di Pondok Pesantren Al Ishlah, Jalan Kyai Gilang Kauman, Mangkang Kulon, Kota Semarang, kemarin.

Halaqoh dihadiri puluhan kiai NU se-Jateng, baik yang duduk di struktural NU dan PKB maupun pengasuh pesantren. Juga para warga NU Semarang. Beberapa kiai yang hadir di antaranya KH Ahmad Sa’id Asrori (Kabupaten Magelang), KH Chambali Utsman (Kabupaten Tegal), KH Abdul Hakim (Kedu), KH Mahmudi Aman (Kudus), KH Wahib Mahfid (Kebumen), KH Syu’ada Adzikya (Cilacap), dan Habib Hasan Aqil Ba’abud (Purworejo).

Kiai Ubaid menegaskan, NU perlu memanfaatkan politik tapi bukan politik praktis dalam arti perebutan jabatan dan kekuasaan. Sebab jika tidak “berpolitik”, kata pengasuh Ponpes Al-Itqon Bugen, Tlogosari, Pedurungan, Kota Semarang ini, NU akan dimanfaatkan oleh kekuatan politik, dan harga diri NU akan dipertaruhkan.

“Kita tidak bisa lepas dari politik. NU perlu memengaruhi politik lewat gerakan moral dan kultural keagamaannya, juga bisa dengan memanfaatkan partai politik dalam arti tidak praktis,” ujarnya.

Lebih lanjut ahli fiqih ini menjelaskan, ulama tidak bisa langsung menekan gubernur atau bupati untuk membuat perda yang sesuai dengan keinginan ulama. Melainkan harus lewat partai politik.

Seterusnya, para kiai juga tidak bisa memaksa presiden membuat undang-undang untuk mengegolkan kepentingan ulama. Melainkan harus lewat parlemen, dan itu berarti butuh anggota DPR yang masuk melalui partai politik.

“Kita tidak bisa berbuat semaunya meski tujuan dan niatnya baik. Ada prosedur mekanismenya. Tidak boleh kita menjatuhkan presiden misalnya, yang kita anggap tidak amanah. Jadi partai politik itu penting dan perlu,” ujarnya disertai canda.

PKB Harus “Nguwongke” NU

Ketua PWNU Jateng Muhammad Adnan selaku pembicara kedua mengatakan, pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di setiap jenjang harus nguwongke NU. Jangan hanya mendekat kalau menjelang pemilu, untuk mencari dukungan suara, tapi setiap saat harus rajin datang ke kantor NU dan menyapa para kiai dan warga NU kapan saja.

Menurutnya, terdapat tiga hubungan antara PKB dengan NU. Pertama, hubungan ideologis. NU dan PKB merupakan dua organisasi yang memiliki kesamaan dalam visi, misi, dan nilai-nilai perjuangan serta bersumber dari ajaran Islam dan khususnya ahlusunnah wal jamaah.

Hubungan kedua merupakan hubungan historis, yaitu PKB didirikan oleh para tokoh NU yang merupakan tim sembilan. Sampai sejauh ini tokoh-tokoh pendiri PKB tersebut masih berkecimpung dan memperhatikan PKB. Hubungan ketiga adalah aspiratif, yaitu PKB merupakan salah satu saluran untuk menyampaikan aspirasi, khususnya aspirasi politik.

Meski demikian, kata Adnan, hubungan tersebut tidak bersifat institusional antara NU dengan PKB, tapi hubungan PKB dengan pribadi-pribadi yang merupakan warga NU.

“NU tidak bergerak dalam wilayah politik praktis dan hanya bergerak dalam wilayah aspiratif. Oleh karena itu, hubungan tersebut terjadi antarwarga NU secara individual,” tuturnya. (dnr)

Newer Post Older Post