Buruh Tuntut UMK 2013 Rp 1,7 Juta

KOORDINASI: Perwakilan buruh dari Laskar Independent sedang melakukan koordinasi sebelum beraudiensi dengan anggota Komisi D DPRD Kota Semarang. (SM/Lanang Wibisono, 69)

SEMARANG - Perjuangan buruh dalam menuntut kenaikan upah terus dilakukan. Rabu (13/6) kemarin, perwakilan buruh dari berbagai elemen mendatangi Komisi D DPRD Kota Semarang, menyampaikan tuntutan kenaikan upah minimum kota (UMK) 2013.

Mereka juga meminta agar proses studi kelayakan dan hasil survei penentuan UMK 2013 diadakan perubahan atau revisi ulang. Alasannya, hasil survei yang telah ditetapkan Dewan Pengupahan pada 2011, dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan layak kaum buruh. Selain itu mereka juga minta UMK Semarang tahun 2013 dinaikkan menjadi Rp 1,7 juta.

Anggota Dewan Pengupahan Kota dari perwakilan buruh, Slamet Kaswanto menegaskan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan buruh pada 2011, UMK Kota Semarang seharusnya adalah Rp 1,4 juta.

"Kami konsisten dengan angka Rp 1,4 juta, meski kemudian pemerintah memutuskan UMK Kota Semarang tahun 2012 hanya Rp 991.500," katanya.

Adapun hasil survei tahun 2012, yang dilakukan untuk menentukan upah minimum kota tahun 2013, menunjukkan adanya kenaikan harga-harga barang. Dengan survei terhadap barang satu merek bisa diketahui berapa kenaikan harga yang terjadi.

"Hasilnya menunjukkan ada kenaikan harga yang signifikan. Maka kami mengusulkan UMK tahun 2013 Rp 1,7 juta. Kami kira itu kenaikan yang wajar karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, termasuk biaya sekolah anak-anak," katanya.

Dijelaskan, tuntutan besaran UMK, selain mengacu pada kebutuhan hidup riil di Semarang, juga berdasarkan hasil survei harga di empat pasar tradisional. "Kami juga menilai UMK Rp 1,4  juta di tahun 2012 sudah setara dengan kota metropolitan lain," terang aktivis buruh asal Serikat Pekerja Nasional (SPN) itu.

Kepentingan Buruh

Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, M Rukiyanto yang menemui perwakilan buruh menegaskan, pihaknya baru menerima masukan dari satu pihak, yakni perwakilan buruh. Dalam waktu dekat, Komisi D akan mengajak dialog perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan dinas terkait.

"Sekarang kami menerima masukan dari perwakilan buruh, dalam waktu dekat kami akan meminta masukan Apindo. Semuanya akan kami akomodasi, sehingga akan didapatkan hasil yang bisa memuaskan semua pihak," ujar Rukiyanto.

Persoalan UMK Kota Semarang, menurut dia, merupakan salah satu masalah pelik yang harus segera dibahas. "Kami berharap UMK yang akan datang bisa mengakomodasi  kepentingan buruh dan pengusaha sehingga tidak terjadi gejolak," ujar Rukiyanto.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kota, Gunawan Saptogiri menandaskan, pihaknya siap memperjuangkan aspirasi kaum buruh dalam menentukan besaran UMK tahun 2013.
(H71,H35-69-JBSM/11)

Newer Post Older Post