Mahasiwa Papua Demo SBY, Usut Tuntas Penembakan Warga Sipil

ANTIKEKERASAN: Puluhan mahasiswa asal Papua yang kuliah di sejumlah perguruan tinggi di Kota Semarang, berunjuk rasa menuntut penghentian aksi kekerasan di wilayahnya. Foto: Harsem/Indra Prabawa

SEMARANG- Sekelompok mahasiswa asal Papua yang kuliah di Semarang menilai, pemerintah tidak tanggap terhadap kasus kriminalisasi, kerusuhan, dan penembakan yang terjadi di daerah asalnya tersebut.

Aktivis yang  mengatasnamakan Nasional Papua Solidaritas (NAPAS) ini pun menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono telah gagal. “Kami menuntut agar berbagai aksi kekerasan dan diskriminasi dihentikan, pemerintah harus segera mengambil tindakan,” kata Koordinator aksi Donald Heipon dalam orasi aksi damai di eks videotron Jalan Pahlawan, Rabu (13/6).

Para mahasiswa kulit hitam tersebut mendesak pemerintah bertanggungjawab atas penembakan misterius yang menewaskan sejumlah warga sipil di Papua. Mereka mengecam sikap pemerintahan SBY yang menyatakan kasus di Papua adalah persoalan kecil. 

“Pemerintah harus membuat tim investigasi untuk menelusuri akar masalah yang ada, kemudian menindak tegas para oknum sekaligus dalangnya,” tambah Donald.

Pemerintah telah melakukan diskriminasi terhadap warganya. Sebab, warga Papua merupakan bagian dari NKRI yang menjunjung tinggi persatuan. “Jangan biarkan, kepentingan segelintir orang kemudian warga sipil menjadi tumbalnya. Kekerasan dan penembakan yang menewaskan 14 orang harus diusut tuntas,” kata Donald menandaskan.

Para mahasiswa tersebut kemudian menyampaikan lima tuntutan yang kemudian diserahkan ke Kapolda Polda Jateng, untuk diteruskan kepada pemerintah SBY-Boediono. Di antara tuntutan tersebut adalah; Pemerintah SBY harus bertanggung jawab atas semua korban penembakan misterius di tanah Papua; menghentikan bentuk teror, kekerasan dan pembunuhan.

Selanjutnya, demonstran juga menuntut, pemerintah agar segera bentuk tim investigasi internasional guna mengusut kasus penembakan misterius. Selain itu, pemerintah SBY didesak melakukan penarikan militer di Papua. “Pemerintah juga harus membebaskan seluruh tahanan politik di Papua,” ujarnya. (abm)

Newer Post Older Post