Stop Bisnis Darah!

GUBERNURAN – Dari hasil audiensi antara Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dan Palang Merah Indonesia (PMI) Jateng, diketahui bahwa selama ini bisnis jual beli darah sudah terjadi di tiap kabupaten/kota. Mengerikan.

ANGGOTA Baleg DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka menilai, tindakan bisnis atau jua beli kantong darah sudah terjadi di mana-mana. Hal itu melanggar UU No. 36/ 2009 tentang Kesehatan yang melarang praktik memperjualbelikan darah.

Penegasan itu disampaikannya seusai audiensi Rancangan Undang-undang (RUU) Kepalangmerahan di kantor gubernuran Jalan Pahlawan Semarang, kemarin. Ia mengaku sangat menyayangkan adanya peraturan daerah (Perda) yang mengatur soal jual beli kantong darah karena sudah seharusnya sebuah Perda mengacu pada undang-undang (aturan) di atasnya.

“Saat ini, kita tengah menggodok RUU Kepalangmerahan yang membahas soal akses kebutuhan darah bagi masyarakat. Dari hasil pembicaraan dengan PMI Jateng tadi, ternyata sudah ada jual beli kantung darah di daerah,” ungkap anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP DPR RI itu.

Ia juga mengatakan, dengan dalih apapun, praktik jual beli tersebut merupakan tindakan yang salah. Untuk itu, ia berniat menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Kesehatan agar Perda yang mengatur soal jual beli kantong darah dapat mengacu pada UU Kesehatan.

“Mereka berdalih bahwa yang dijual itu kantongnya saja. Ya memang, darahnya kalau nggak pakai kantong mau ditaruh di mana. Masak disemburin. Ya nggaklah,” katanya tersenyum.

Ia berharap pemerintah daerah yang masih mengatur soal jual beli kantong darah segera melakukan evaluasi. Karena, aturan (Perda) tersebut akan sangat membebani masyarakat yang tidak mampu.

“Dari hasil audiensi tadi, satu kantong darah seharga Rp 250 ribu. Harga segitu cukup mahal bagi warga kurang mampu. Apalagi dengan kondisi kebutuhan darah yang mendesak dan keuangan yang mepet,” katanya kesal.

Ia juga menyadari keuntungan dari hasil jual beli darah tersebut untuk membantu biaya operasional PMI. Namun, menurut dia, anggaran PMI dapat dilewatkan langsung dari APBN sehingga memudahkan pengawasan untuk menghindari bisnis jual beli kantong darah.

“Saya optimistis bisa memperjuangkannya lewat APBN sehingga nantinya tidak ada alasan lagi meminta pungutan dari masyarakat,” tegas pemeran Oneng dalam sinetron Bajaj Bajuri itu.

Wewenang PMI
 

Sementara soal perkembangan RUU Kepalangmerahan, Ketua Tim RUU, Dimyati Natakusumah mengatakan, RUU disusun dengan tujuan untuk memberikan penegasan wewenang PMI. “Saat ini, kita masih menerima masukan dari berbagai daerah untuk pembahasan dan penyelesaian RUU. 

Dari draf yang ada, ditegaskan soal tugas pokok dan fungsi PMI sebagai organisasi independen dan nirlaba. Termasuk masukan soal logo, apakah tetap palang merah atau bulan sabit merah. Kita berharap RUU selesai pada tahun ini,” harap Dimyati.

Menanggapi soal RUU tersebut, Sekda Jateng Hadi Prabowo mengaku, sangat mendukungnya. Ia menilai, dengan disahkannya RUU nantinya, maka aturan tegas soal penganggaran untuk PMI.

“Saya sangat mendukung karena bisa menjadi dasar penganggaran di daerah. Selama ini, anggaran PMI masih mengacu pada Keppres No 246/ 1963 tentang Tugas Pokok dan Kegiatan PMI,” kata sekda.(ano/12)

Newer Post Older Post